KUKAR.nusantaranews.info– Ratusan warga yang tergabung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Muara Jawa dan Samboja menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang 1 dan 2 PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) pada Selasa,02/04/2025. Massa menyampaikan aspirasi terkait ketidakjelasan status kerja tenaga lokal yang sebelumnya bekerja di PT Prima Armada Raya (PAR), penyedia jasa sektor migas.
Aksi ini dipicu oleh pengalihan kontrak ke PT Ramai Jaya Abadi (RJA), yang hingga saat ini belum memberikan kejelasan status pekerja. Koordinator LPM Samboja, Suwondo Gepeng, menyebutkan bahwa PT RJA dinilai tidak transparan dalam proses transisi tenaga kerja. Selain itu, ia juga mempertanyakan penunjukan PT Borneo Odah Sejahtera (BOS) sebagai subkontraktor baru tanpa melibatkan LPM dalam mekanisme rekrutmen.
Para pengunjuk rasa memberikan batas waktu hingga 7 April 2025 bagi PT RJA untuk memberikan solusi terkait status pekerja. Jika tuntutan tidak terpenuhi, mereka berencana menggelar aksi yang lebih besar pada 8 April mendatang.
Menanggapi aksi ini, External Relation PT PHSS, Vianka Gunarso, dalam pernyataan tertulis menegaskan bahwa perusahaan menghormati aspirasi masyarakat dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menemukan jalan keluar.
“Sebagai pengelola Blok Migas Sanga Sanga, PT PHSS berkomitmen untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Kami mengajak semua pihak untuk berdialog guna menjaga stabilitas dan keamanan operasi migas yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional,” kata Vianka Gunarso.
Aksi ini diharapkan dapat mendorong komunikasi yang lebih terbuka antara perusahaan dan pekerja lokal, sehingga tercipta kepastian kerja dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Muara Jawa dan Samboja.
