SAMARINDA.nusantaranews.info–Anggota DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya praktik penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal di Samarinda, yang dinilai menjadi salah satu penyebab utama kelangkaan pasokan BBM di daerah tersebut. Menurutnya, distribusi BBM yang semestinya lancar kini terganggu oleh praktik jual beli BBM eceran yang tidak memiliki izin resmi.
Fuad menegaskan bahwa penjualan BBM tanpa izin usaha ini semakin memperburuk situasi kelangkaan, dan menghambat distribusi yang tepat sasaran.
“Praktik ilegal ini sangat merugikan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, karena menyebabkan pasokan BBM menjadi terbatas dan tidak merata,” ujarnya pada Rabu (20/11/24).
Fenomena ini, menurut Fuad, bukan hanya berdampak pada kelancaran distribusi, tetapi juga berisiko terhadap keselamatan. Penyimpanan BBM ilegal yang tidak memenuhi standar dapat membahayakan warga dan meningkatkan potensi terjadinya kebakaran.
“Penyimpanan yang sembarangan sangat berbahaya. Ini bisa berisiko tinggi dan membahayakan keselamatan orang banyak,” tegas Fuad.
Meski pemerintah dan Pertamina telah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatur distribusi BBM subsidi maupun nonsubsidi, praktik penyalahgunaan dan penimbunan tetap terjadi. Fuad mengkritik oknum-oknum yang tetap melanggar aturan demi keuntungan pribadi, tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan.
“Ada regulasi yang jelas, namun masih saja ada yang mencoba memanfaatkan celah ini. Mereka melanggar aturan hanya untuk meraih keuntungan pribadi, sementara masyarakat yang seharusnya mendapatkan BBM sesuai hak mereka justru dirugikan,” tambah Fuad.
Sebagai langkah perbaikan, Fuad menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas untuk mengatasi masalah ini. Ia menyarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum segera melakukan tindakan preventif terhadap pelaku penjualan BBM ilegal.
“Penindakan yang lebih tegas sangat penting. Ini bukan hanya soal distribusi yang merugikan masyarakat, tetapi juga soal keselamatan warga yang terancam oleh penyimpanan BBM ilegal,” terangnya.
DPRD Kaltim berharap agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti masalah ini dan memperbaiki sistem distribusi BBM di Samarinda, agar masyarakat dapat memperoleh pasokan yang lebih terjamin dan aman.
