SAMARINDA.nusantaranews.info–Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mengusulkan agar Kurikulum Merdeka yang diterapkan secara nasional disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masing-masing daerah.
Ia berpendapat bahwa kurikulum yang seragam untuk seluruh Indonesia tidak akan efektif mengingat keberagaman karakteristik masyarakat di berbagai wilayah.
Sapto mengungkapkan, Indonesia dengan lebih dari 200 juta penduduk dan ratusan suku bangsa membutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih kontekstual, yang mempertimbangkan perbedaan budaya, adat istiadat, dan kondisi sosial di setiap daerah.
“Keberagaman Indonesia adalah kekayaan yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum. Tidak mungkin kita menggunakan model pendidikan yang sama di setiap daerah yang memiliki latar belakang budaya dan sosial yang berbeda,” kata Sapto, Kamis (14/11/2024).
Ia kemudian membandingkan situasi pendidikan di Indonesia dengan negara-negara yang memiliki struktur sosial lebih homogen, seperti Swiss, yang lebih mudah menerapkan sistem pendidikan yang seragam.
“Di negara seperti Swiss, sistem pendidikan yang seragam bisa diterapkan karena masyarakatnya lebih homogen. Namun, Indonesia dengan keragaman suku, budaya, dan geografis, tentu memerlukan sistem pendidikan yang lebih fleksibel,” ungkapnya.
Sapto menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka harus memberikan ruang bagi penyesuaian dengan kondisi lokal, agar pendidikan di seluruh Indonesia lebih relevan dan diterima oleh masyarakat. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa kurikulum dapat mengakomodasi kebutuhan pendidikan di setiap daerah.
“Pendidikan harus bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda, dan kurikulum perlu mendukung perkembangan siswa sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing,” lanjutnya.
Selain itu, Sapto juga menyoroti pentingnya pengakuan terhadap usaha siswa dalam sistem pendidikan. Ia percaya bahwa pencapaian siswa yang bekerja keras harus dihargai, tanpa terkendala oleh sistem yang terlalu kaku atau standar yang tidak fleksibel.
“Siswa yang berusaha keras harus diberi penghargaan yang sesuai. Penyeragaman yang terlalu ketat justru bisa membatasi potensi mereka,” ujar Sapto.
Untuk memastikan bahwa Kurikulum Merdeka benar-benar efektif, Sapto mendorong dilakukannya evaluasi mendalam terhadap pelaksanaannya. Menurutnya, evaluasi yang tepat akan memastikan bahwa kurikulum dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat yang beragam dan dapat diterima dengan baik di semua kalangan.
“Kurikulum yang sensitif terhadap keragaman budaya dan kondisi sosial akan lebih efektif dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas,” tambahnya.
Sapto berharap perubahan ini akan membawa dampak positif bagi dunia pendidikan Indonesia, dengan tetap mengedepankan tujuan utama pendidikan, yakni menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global.
