SAMARINDA.nusantaranews.info– Komisi II DPRD Samarinda melontarkan kritik terhadap kebijakan anggaran Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskumi) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026. Pasalnya, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini disebut sebagai tulang punggung perekonomian daerah justru tidak memperoleh alokasi anggaran program atau tercatat nol rupiah.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, S.E., M.M., menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan UMKM sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.
“Selama ini pemerintah selalu bicara UMKM adalah tulang punggung ekonomi, UMKM yang menyelamatkan ekonomi ketika kondisi sulit. Tapi faktanya, anggaran kegiatan UMKM tahun 2026 justru nol rupiah. Ini sangat tidak masuk akal,” katanya, Selasa (23/06/2026).
Berdasarkan hasil rapat kerja bersama, DPRD mencatat total pagu anggaran Diskumi Samarinda pada 2026 mencapai sekitar Rp14 miliar. Namun, hingga pertengahan tahun, realisasi anggaran baru berada di kisaran 48 persen, yang menjadi perhatian DPRD bukan hanya rendahnya serapan anggaran, tetapi juga komposisi penggunaannya.
Sebagian besar anggaran disebut terserap untuk belanja operasional internal perangkat daerah, sementara program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memperoleh porsi yang sangat kecil.
Iswandi menjelaskan, bidang koperasi hanya memperoleh alokasi sekitar Rp400 juta, sedangkan bidang perindustrian sekitar Rp504 juta. Sementara bidang UMKM yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan justru tidak memiliki anggaran kegiatan sama sekali.
“Dari total anggaran itu, yang benar-benar menjadi kegiatan hanya sekitar Rp900 juta lebih. Saya kaget mengetahui bidang UMKM justru tidak memiliki anggaran kegiatan. Saya pertanyakan kerja Diskumi apa kalau anggarannya tidak ada? Ini kasihan,” tegasnya.
Menurut Iswandi, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius karena ribuan pelaku UMKM di Samarinda masih membutuhkan dukungan pemerintah, baik dalam bentuk pelatihan, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, promosi, hingga akses permodalan.
Ia menegaskan, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah seharusnya memberikan perhatian lebih melalui program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan pelaku usaha.
Menanggapi alasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang menyebut penghapusan anggaran sebagai bagian dari kebijakan efisiensi, Komisi II DPRD Samarinda memastikan akan memanggil TAPD untuk meminta penjelasan secara terbuka mengenai dasar penyusunan anggaran tersebut.
“Kami ingin mengetahui secara jelas alasan penghapusan anggaran ini. Jangan sampai efisiensi justru mengorbankan sektor yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain menyoroti anggaran UMKM, DPRD juga mengkritisi program pengawasan Koperasi Desa Merah Putih senilai sekitar Rp400 juta yang dinilai perlu memiliki arah dan tujuan yang lebih jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kegiatan di bidang koperasi itu secara bisnis harus jelas orientasinya. Jangan hanya mengatasnamakan rakyat, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” pungkasnya.
