DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Pariwisata Berbasis Budaya dan Kreativitas

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto, S.T., M.T.,

SAMARINDA.nusantaranews.info – Komisi II DPRD Kota Samarinda menilai sektor pariwisata belum berkembang secara optimal akibat keterbatasan anggaran pada tahun 2026. Kondisi tersebut dinilai membuat pengembangan destinasi dan inovasi pariwisata berjalan lambat serta masih didominasi program-program rutin.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto, S.T., M.T., mengatakan upaya menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. Menurutnya, pengembangan destinasi wisata memerlukan investasi yang tidak sedikit, baik untuk pembangunan fasilitas maupun peningkatan daya tarik kawasan.

Baca Juga  DPRD Samarinda Cari Solusi Kekurangan Guru, Skema PJLP Diusulkan

“Kalau anggarannya terbatas, sulit melahirkan destinasi baru yang menarik. Akhirnya tidak ada lompatan di sektor pariwisata,” ujarnya, Senin (27/07/2026).

Ia menilai keterbatasan potensi wisata alam di Samarinda dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur seharusnya menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menghadirkan inovasi baru. Meski kehadiran Teras Samarinda menjadi daya tarik bagi masyarakat dan wisatawan, menurutnya hal itu belum cukup untuk mendorong wisatawan tinggal lebih lama di ibu kota provinsi tersebut.

“Jangan sampai wisatawan hanya datang ke Teras Samarinda lalu pulang. Harus ada pilihan destinasi lain agar mereka tertarik menginap lebih lama,” katanya.

Baca Juga  Relokasi Dermaga Pasar Pagi: PKL dan Pengusaha Perahu Sambangi DPRD Samarinda Minta Penundaan

Sebagai alternatif, Rusdi mendorong Pemerintah Kota Samarinda mengembangkan wisata berbasis seni, budaya, dan tradisi lokal. Salah satu potensi yang dinilai dapat dioptimalkan adalah Desa Budaya Pampang melalui penyelenggaraan atraksi budaya secara rutin sehingga dapat dikunjungi wisatawan sepanjang tahun, tidak hanya pada momen-momen tertentu.

Pihaknya juga menilai pemerintah perlu menyusun arah pengelolaan yang jelas, termasuk kepastian regulasi mengenai pengelolaan kawasan budaya, agar pengembangan wisata dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan peran masyarakat adat.

“Dengan arah yang jelas, kebijakan pemerintah akan lebih tepat sehingga wisata budaya ini dapat memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat,” pungkasnya.

Baca Juga  Ketua ITS Joko Iswanto Sampaikan Langkah Strategis Atasi Kelangkaan Gas LPG 3 Kg dalam RDP di DPRD Samarinda

 

Penulis: Nng