SAMARINDA.nusantaranews.info — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kota Samarinda usai pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 pada Rabu (13/05/2026).
Hasil pembahasan tersebut diserahkan dalam forum DPRD untuk selanjutnya dijadikan rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah dan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pembangunan ke depan.
Salah satu sorotan utama Pansus ialah percepatan cakupan layanan air bersih di Kota Samarinda. Menurut Abdul Rohim, target penyelesaian layanan air bersih yang dipatok hingga 2029 dinilai bisa dipercepat menjadi 2027 karena capaian saat ini telah berada di kisaran 85 hingga 90 persen.
“Air bersih ini kebutuhan dasar masyarakat. Kalau capaian sudah mendekati 90 persen, kenapa harus menunggu sampai 2029? Kami mendorong agar sisa cakupan sekitar 15 persen itu bisa diselesaikan dalam satu sampai dua tahun ke depan,” ujarnya.
Selain layanan air bersih, Pansus juga meminta Pemkot Samarinda melakukan evaluasi terhadap nilai anggaran kegiatan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, sejumlah program masih dapat dilakukan efisiensi melalui penyesuaian harga satuan yang lebih realistis.
“Kalau ada kegiatan yang nilainya bisa ditekan tanpa mengurangi kualitas, maka sisa anggaran itu bisa dialihkan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti LPJU, pendidikan, atau layanan publik lainnya,” katanya.
Di sektor infrastruktur, Abdul Rohim menyoroti proyek pengendalian banjir yang dinilai belum terintegrasi secara menyeluruh. Ia mencontohkan kolam retensi di kawasan Sempaja yang belum berfungsi optimal karena saluran outlet dan drainase pendukung belum selesai.
Menurutnya, pembangunan pengendalian banjir harus dilakukan berbasis sistem dari hulu hingga hilir dalam satu perencanaan utuh agar langsung memberikan dampak bagi masyarakat.
“Kalau hanya kolam retensinya selesai tapi outlet dan drainasenya belum, maka fungsi pengendalian banjirnya tidak maksimal. Jadi ke depan kami minta satu sistem diselesaikan sekaligus agar langsung bisa dirasakan manfaatnya masyarakat,” tegasnya.
Pansus juga memberi perhatian pada sektor pendidikan. DPRD merekomendasikan agar Pemkot menghadirkan program beasiswa untuk masyarakat kurang mampu maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bantuan pendidikan S2 dan S3 bagi putra-putri daerah.
Selain itu, Pemkot juga diminta membuat database kebutuhan sekolah tingkat SMP agar pembangunan sekolah baru benar-benar sesuai dengan jumlah lulusan SD setiap tahunnya.
“Selama ini masih ada persoalan lulusan SD yang kesulitan masuk SMP karena kapasitas sekolah belum memadai. Maka Pemkot harus punya data yang jelas agar pembangunan sekolah tepat sasaran,” ucapnya.
Dalam pembahasan tersebut, Abdul Rohim juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dari perusahaan daerah. Ia mendorong agar pendapatan dari sektor tertentu dapat dikembalikan untuk memperkuat sektor tersebut.
Menurutnya, pendapatan dari pajak LPJU sebaiknya diprioritaskan untuk penambahan penerangan jalan umum, sementara setoran PAD dari Perumdam diarahkan untuk memperluas cakupan layanan air bersih.
Saat ditanya mengenai OPD yang paling banyak mendapat perhatian evaluasi, Abdul Rohim menyebut Dinas PUPR menjadi sorotan utama karena mengelola anggaran terbesar dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur.
Meski demikian, ia menilai secara umum capaian pembangunan Kota Samarinda tahun 2025 tergolong baik. Hal itu terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berada di atas rata-rata nasional.
“Secara statistik memang baik, pertumbuhan ekonomi juga di atas rata-rata nasional. Tapi tetap ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan supaya pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran,” tutupnya.
