JAKARTA.nusantaranews.info — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali meraih penghargaan Digital Government Award dalam ajang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024. Kemenkumham diakui sebagai yang terbaik dalam penerapan SPBE untuk kategori kementerian.
Penghargaan ini diberikan atas penerapan SPBE yang dilakukan Kemenkumham sepanjang tahun 2023 dan diumumkan pada SPBE Summit 2024 yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (27/05/2024).
Ini merupakan kali kedua Kemenkumham menerima penghargaan serupa, setelah sebelumnya juga meraih penghargaan pada SPBE Summit 2023.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, menyatakan bahwa penerapan pelayanan publik berbasis digital di Kemenkumham telah memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan.
“Saat ini, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai pelayanan digital yang kami sediakan, mulai dari aplikasi paspor, pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, konsultasi hukum, pengaduan HAM, layanan administrasi hukum umum, hingga pelayanan pemasyarakatan,” Jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pelayanan digital ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan dari mana saja, cukup dengan menggunakan handphone dan akses internet. Andap juga menjelaskan bahwa Kemenkumham terus meningkatkan delapan aspek utama SPBE, yakni kualitas kebijakan internal, perencanaan strategis, sistem TIK, inovasi dan aplikasi, manajemen SPBE, audit TIK, layanan publik elektronik, dan layanan administrasi pemerintahan elektronik.
Indeks SPBE Kemenkumham menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, indeks SPBE Kemenkumham berada di angka 3,18 dari nilai maksimal 5. Pada tahun 2021, indeks ini meningkat menjadi 3,68, dan pada tahun 2024, Kemenkumham berhasil meraih indeks 4,21 dengan predikat “Memuaskan”.
Kemenkumham bahkan mencatatkan nilai maksimum 5,00 poin pada aspek layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.
“Teknologi digital terus berkembang, dan Kemenkumham berkomitmen untuk terus memperbaiki berbagai aspek pelayanan digital agar masyarakat semakin nyaman dan percaya terhadap pelayanan Kemenkumham,” tambah Andap.
Penyelenggaraan SPBE yang baik di Kemenkumham sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan, khususnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, serta kolaborasi antar unit kerja. Andap berkomitmen untuk terus mengawal SPBE Kemenkumham agar semakin berkualitas.
“Kesuksesan Kemenkumham dalam meraih penghargaan DGA dua tahun berturut-turut tidak lepas dari komitmen pimpinan, khususnya Menkumham, dan kolaborasi seluruh unit kerja untuk terus meningkatkan kepuasan layanan publik melalui optimalisasi penyelenggaraan SPBE sehingga layanan Kemenkumham menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan lebih transparan,” ungkap Andap.
Digital Government Award (DGA) merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh KemenPAN RB kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang telah menyelenggarakan SPBE dengan baik. Pada tahun 2024, DGA diberikan kepada 65 dari 621 IPPD di seluruh Indonesia.
