SAMARINDA.nusantaranews.info – DPRD Samarinda meminta Pemerintah Kota Samarinda lebih selektif dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran di tengah kebijakan efisiensi yang sedang diterapkan.
Program-program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat diminta tetap menjadi fokus utama, sementara belanja yang tidak mendesak perlu dievaluasi secara cermat.
Ketua DPRD Samarinda, H. Helmi Abdullah, S.E., M.M., menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat program pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat secara luas.
Menurutnya, kondisi efisiensi yang tengah berlangsung justru harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyusun skala prioritas pembangunan secara lebih terukur dan tepat sasaran.
“Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Justru pemerintah harus mampu memilah program mana yang benar-benar menjadi kebutuhan utama warga dan mana yang bisa ditunda,” katanya, Senin (22/06/2026).
Helmi menjelaskan, anggaran daerah perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Beberapa di antaranya adalah layanan kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas dan kesejahteraan warga.
“Kita meminta Pemkot untuk betul-betul memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur yang benar-benar berdampak pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, sektor kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda. Pelayanan kesehatan harus tetap berjalan optimal agar masyarakat memperoleh akses layanan yang memadai, sementara sektor pendidikan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Samarinda.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan jalan lingkungan, drainase, fasilitas publik, serta sarana pendukung pelayanan dasar lainnya.
“Kemudian infrastruktur harus betul-betul berdampak pada kebutuhan masyarakat, itu yang harus kita prioritaskan,” tegasnya.
Di sisi lain, Helmi menilai pemerintah daerah perlu lebih berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran pada belanja yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam kondisi efisiensi, setiap penggunaan anggaran harus mempertimbangkan asas manfaat dan kebutuhan yang paling mendesak.
Ia berharap kebijakan penganggaran ke depan dapat lebih berorientasi pada kepentingan publik sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana anggaran daerah dapat digunakan seefektif mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Itu yang harus menjadi fokus utama pemerintah,” pungkasnya.
