SAMARINDA.nusantaranws.info – Persoalan kekurangan tenaga pendidik kembali menjadi perhatian DPRD Samarinda. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, H. Ismail Latisi, S.H., menilai kondisi tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa karena berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar di sekolah.
Menurutnya, kekosongan satu guru kelas saja dapat mengganggu aktivitas pembelajaran siswa dalam jangka waktu yang cukup panjang. Karena itu, pemerintah daerah diminta bergerak cepat mencari solusi di tengah keterbatasan rekrutmen tenaga honorer yang tidak lagi memungkinkan dilakukan akibat kebijakan pemerintah pusat.
Sebagai salah satu alternatif, H. Ismail Latisi, S.H. mengusulkan penerapan skema Penyediaan Jasa Layanan Perorangan (PJLP) untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada sektor pelayanan publik, termasuk tenaga pengajar.
“Karena kita tidak bisa lagi merekrut honorer, maka perlu alternatif. Di Balikpapan, mereka membuka PJLP dengan pendaftaran secara nasional. Ini bisa jadi contoh,” katanya, Kamis (18/06/2026).
Ia menjelaskan, langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah adalah memetakan kebutuhan guru di setiap sekolah. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan jumlah tenaga pengajar yang diperlukan untuk mengisi posisi yang masih kosong.
Menurut Ismail, pemenuhan kebutuhan guru tidak dapat ditunda karena menyangkut kualitas pendidikan serta keberlangsungan proses belajar siswa di dalam kelas.
Oleh sebab itu, DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota segera menyusun formulasi yang memungkinkan kebutuhan tenaga pengajar tetap terpenuhi tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penerapan skema PJLP harus tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah agar tidak membebani keuangan pemerintah kota.
“Kita ingin ada solusi nyata. Kalau PJLP memungkinkan, tentu harus disesuaikan dengan kondisi anggaran Samarinda,” pungkasnya.
