SAMARINDA.nusantaranews.info– Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, perlindungan jaminan sosial bagi kelompok pekerja berisiko dinilai harus tetap menjadi prioritas dalam kebijakan ketenagakerjaan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah P., S.E., mengatakan perlindungan terhadap pekerja rentan menjadi salah satu isu penting yang dibahas bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Samarinda.
Menurutnya, masih banyak pekerja yang belum memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, padahal mereka memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja maupun kehilangan penghasilan.
“Masih banyak pekerja rentan yang belum ter-cover BPJS. Kami berharap ke depan semuanya bisa mendapatkan perlindungan,” ujar Harminsyah, Rabu (08/07/2026).
Ia menegaskan, jaminan sosial ketenagakerjaan tidak seharusnya dipandang sebagai program pelengkap, melainkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk memberikan rasa aman kepada para pekerja.
Hal ini terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kecil, buruh harian, pekerja lepas, hingga pelaku usaha mikro yang sebagian besar belum memiliki perlindungan jaminan sosial.
Meski demikian, Harminsyah mengakui upaya memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih menghadapi tantangan keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Kondisi tersebut membuat pemerintah belum dapat mengakomodasi seluruh pekerja rentan dalam waktu yang bersamaan.
“Kita minta semua bisa dicover, tetapi kita juga menyadari keterbatasan anggaran pemerintah menjadi hal yang harus dimaklumi,” pungkasnya.
Harminsyah berharap pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran secara bertahap agar semakin banyak pekerja rentan di Samarinda yang memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
