SAMARINDA.nusantaranews.info – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Dr. Sani Bin Husain, S.Si., M.Pd., mengungkapkan bahwa program kupon subsidi kebutuhan pokok senilai Rp10 ribu berawal dari keluhan para pedagang kelontong yang mengaku omzet penjualan terus menurun akibat melemahnya daya beli masyarakat.
Ia menuturkan, gagasan tersebut muncul saat dirinya berdiskusi dengan para pedagang dan pengemudi ojek di sebuah warung kopi di Samarinda. Dalam pertemuan itu, para pemilik toko kecil mengeluhkan kondisi usaha yang semakin sepi dan meminta solusi agar masyarakat kembali berbelanja.
Menurutnya, terdapat dua penyebab utama menurunnya transaksi di toko-toko kelontong, yakni melemahnya daya beli masyarakat dan masih tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok.
“Pedagang bertanya apa solusinya. Saya berpikir semalaman, bagaimana caranya membantu masyarakat sekaligus menggerakkan kembali toko-toko kecil,” ujar Dr. Sani Bin Husain, S.Si., M.Pd., di Kantor DPRD Kota Samarinda, Senin (13/07/2026).
Dari pemikiran tersebut lahirlah program kupon subsidi yang memungkinkan masyarakat membeli sejumlah kebutuhan pokok hanya dengan membayar Rp10 ribu. Program tersebut mencakup LPG 3 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter.
Melalui skema itu, masyarakat cukup membayar Rp10 ribu, sedangkan selisih harga dibayarkan langsung oleh Dr. Sani Bin Husain menggunakan dana pribadinya. Ia menegaskan program tersebut tidak menggunakan anggaran pemerintah maupun dana APBD.
“Gas, gula, dan minyak merupakan kebutuhan yang paling banyak dicari masyarakat. Karena itu saya memilih tiga komoditas tersebut agar manfaatnya bisa langsung dirasakan,” katanya.
Program kupon subsidi tersebut telah berjalan selama beberapa bulan dan mendapat respons positif dari masyarakat. Selain membantu meringankan beban pengeluaran keluarga, program itu juga dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi di warung dan toko kelontong yang menjadi mitra penyaluran kupon.
Ia berharap langkah sederhana yang ia lakukan dapat menjadi inspirasi dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Menurutnya, kebijakan yang lahir dari aspirasi masyarakat akan lebih tepat sasaran karena menjawab kebutuhan yang benar-benar dirasakan di lapangan.
