SAMARINDA.nusantaranews.info — Kebutuhan tenaga pengajar di Kota Samarinda masih menjadi perhatian DPRD Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, A.Md menilai mekanisme rekrutmen guru melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menjadi tantangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan guru di daerah.
Menurut Novan, keterbatasan jumlah guru bukan hanya dialami Samarinda, tetapi juga menjadi persoalan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan perekrutan secara langsung karena seluruh proses harus mengikuti mekanisme dari pemerintah pusat.
“Keterbatasan guru ini memang menjadi persoalan nasional. Pemerintah daerah tidak bisa langsung merekrut karena harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan pusat,” terangnya.
Ia menjelaskan, proses rekrutmen melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) membutuhkan tahapan yang cukup panjang. Selain itu, penerapan standar nilai tertentu dalam seleksi PPPK juga membuat sebagian tenaga honorer daerah belum dapat terakomodasi.
Meski demikian, DPRD Samarinda menilai kualitas tenaga pengajar tetap harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, profesi guru membutuhkan kompetensi dan kemampuan yang sesuai agar proses pendidikan berjalan optimal.
“Guru harus memiliki kompetensi yang baik karena berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan anak-anak kita,” katanya.
Sebagai langkah antisipasi, DPRD bersama Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong optimalisasi tenaga pengajar yang tersedia, termasuk melalui peningkatan kompetensi guru PPPK.
Selain itu, Novan menyebut pemerintah juga membuka kemungkinan penyesuaian penempatan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki latar belakang pendidikan relevan untuk membantu memenuhi kekurangan guru di sekolah.
“Kalau memang ada ASN yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan memungkinkan untuk membantu mengisi kebutuhan guru, tentu itu bisa menjadi salah satu solusi,” tutupnya.
