SAMARINDA.nusantaranews.info — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Samarinda resmi melantik Pengurus Dewan Pengurus Cabang (DePCab) dan Dewan Pengurus Ranting (DePRA) periode 2025–2030 se-Kota Samarinda pada Minggu, 16/11/2025.
Kegiatan berlangsung di Sekretariat DPD PKS Samarinda, Jalan M. Yamin, dan menjadi bagian dari rangkaian Musyawarah Cabang (Muscab) ke Vi.
Pelantikan ini diikuti oleh 10 pengurus DePCab dan 59 pengurus DePRA dari seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Samarinda. Kegiatan serupa juga dilaksanakan secara serentak oleh DPD PKS Balikpapan sebagai upaya penguatan struktur hingga tingkat akar rumput.
Ketua DPD PKS Samarinda, Ismail Latisi, S.Pd, menyampaikan bahwa proses pembentukan kepengurusan baru dilakukan melalui penilaian selama satu bulan. Unit Pembinaan Cabang mengusulkan nama-nama berdasarkan kompetensi, rekam jejak, serta kesiapan menjalankan amanah. Usulan tersebut kemudian dibahas dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD).
Ismail menegaskan bahwa seluruh pengurus yang dilantik diminta segera menjalankan program kerja, khususnya fokus dua tahun pertama pada program Kaderisasi (K2) dan Pelayanan Publik (P2) sebelum memasuki tahap pemenangan pemilu. Ia menambahkan bahwa PKS membuka ruang bagi kader potensial untuk maju dalam kontestasi politik, baik pada level kota maupun provinsi.
“PKS memiliki banyak kader yang siap mengemban amanah sebagai wali kota, wakil wali kota, maupun gubernur. Namun, semuanya akan ditentukan berdasarkan hasil survei dan dukungan masyarakat,”terangnya
Sekretaris DPD PKS Samarinda, Ardani Haji Busro, S.Ag, menjelaskan bahwa peran kader PKS di tengah masyarakat berorientasi pada pelayanan. Menurutnya, kader PKS dituntut untuk hadir dan terlibat aktif dalam berbagai aktivitas sosial, sebagai bentuk pengabdian kepada warga.
Ardani menegaskan bahwa program kaderisasi yang digulirkan oleh DPP maupun DPD tidak hanya berfokus pada pembinaan internal kader, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, terutama memasuki tiga tahun berikutnya dalam masa kepengurusan.
Ia menyebutkan bahwa kader didorong untuk terlibat dalam berbagai bidang pembinaan masyarakat, seperti sektor pertanian, nelayan, hingga pembinaan umat atau BPU. Berbagai pelatihan pendidikan politik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga terus dijalankan untuk memastikan kader memberikan manfaat nyata di lingkungan tempat tinggal mereka.
“Program kaderisasi yang berasal dari DPP hingga tingkat daerah bukan hanya untuk pembinaan kader, tetapi juga diarahkan untuk pelayanan publik, terutama memasuki tiga tahun berikutnya. Kader kami dorong agar terlibat aktif di masyarakat, memahami politik, mengikuti pendidikan politik, dan menjalani berbagai pelatihan,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa PKS memiliki berbagai bidang yang langsung bersentuhan dengan warga, seperti bidang tani dan nelayan, serta Pembinaan Umat (BPU).
“Semua itu berhubungan dengan masyarakat, tetangga, dan warga. Kader harus terlibat aktif dan masyarakat harus bisa merasakan kemanfaatan partai,” tegasnya.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda dari Fraksi PKS, H. Samri Shaputra, S.H.I., M.A.P, juga memberikan pernyataan terkait kondisi Kota Samarinda. Ia menjelaskan bahwa berbagai persoalan kota tetap menjadi fokus pengawasan, mulai dari infrastruktur, air bersih, hingga permasalahan sosial. Terkait penanganan banjir, ia menyebut sudah ada kemajuan meski dampaknya masih dirasakan oleh sebagian warga.
“Kita mendorong pemerintah agar terus meningkatkan langkah-langkah penanggulangan. Bukan hal mudah untuk menghilangkan banjir secara total, tetapi kita pastikan upaya terus dilakukan agar air tidak lagi masuk ke rumah-rumah warga,” ungkapnya.
Samri menambahkan bahwa anggota DPRD Fraksi PKS saat ini sedang menjalani masa reses. Seluruh aspirasi masyarakat terkait perbaikan jalan, penerangan, fasilitas umum, hingga pelayanan dasar akan dikawal dan diperjuangkan dalam pembahasan di parlemen.
Dengan dilantiknya kepengurusan PKS Samarinda periode 2025–2030, DPD meminta seluruh pengurus DePCab dan DePRA untuk segera turun ke lapangan, membangun kolaborasi dengan struktur partai dan anggota fraksi. PKS menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan publik dan melahirkan kader yang memberi manfaat nyata bagi warga Samarinda.
