TANGERANG, nusantaranews.info– Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berkomitmen mendukung masyarakat, termasuk di bidang ekonomi kreatif. Kolaborasi antara Kemenkumham dan Pemerintah Daerah (Pemda) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, kekayaan intelektual, dan perekonomian.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, pada kegiatan Festival Layanan Hukum dan HAM Banten 2024 serta Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Banten Tahun 2024, Rabu (07/08/2024).
“Kemenkumham fokus dalam pembinaan hukum dan mendukung masyarakat dalam hal kekayaan intelektual serta UMKM,” jelasnya.
Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat sadar pentingnya mendaftarkan industri perusahaan dan hak kekayaan intelektual mereka untuk mencegah pelanggaran hukum, Menkumham menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung masyarakat untuk sadar dan taat hukum.
“Kemenkumham hadir secara langsung memberikan pelayanan hukum dan HAM kepada masyarakat. Ini merupakan bentuk akuntabilitas dan dukungan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa,” tambahnya.

Peran pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sangat penting dalam mewujudkan bangsa yang sejahtera. Menkumham menyatakan bahwa Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah prestasi dan hasil kerja nyata dari kolaborasi Kemenkumham dan pemerintah daerah. Hal ini diwujudkan melalui pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM), pengembangan desa/kelurahan binaan, hingga terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
“Dengan peresmian 51 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan pengukuhan 80 Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Provinsi Banten, diharapkan akan mencerminkan masyarakat yang tertib, berbudaya, dan cerdas hukum,” tutur Menkumham.
Targetnya, pada tahun 2029, sebanyak 1.552 Desa/Kelurahan di Provinsi Banten akan diresmikan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Program Desa Sadar Hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang menjadi modal besar bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan global. Daerah dengan tingkat kesadaran hukum tinggi sangat mendukung iklim investasi dan memperluas akses keadilan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
“Mari kita tingkatkan kolaborasi antar instansi, dengan pelibatan masyarakat secara langsung dalam pembinaan hukum nasional untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” tutup Menkumham.

Kemenkumham, melalui Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Banten, mengadakan festival layanan publik di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang.
Dalam rangka Peringatan Hari Pengayoman ke-79, festival yang bertema “Semakin Dekat Dengan Masyarakat” ini menyajikan berbagai layanan publik, termasuk layanan pendaftaran kekayaan intelektual, perseroan, kenotariatan, konsultasi dan bantuan hukum gratis, pembuatan paspor, serta layanan pemasyarakatan, selain itu Kemenkumham Banten juga meresmikan dan mengukuhkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan kesadaran hukum di masyarakat semakin meningkat, mendukung terciptanya lingkungan yang tertib dan berbudaya hukum.