SAMARINDA.nusantaranews.info – Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), adalah dua wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim), yang tengah menghadapi tantangan serius terkait akses jalan yang hingga kini belum terselesaikan.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyoroti kondisi infrastruktur yang tak kunjung membaik di daerah tersebut, menyebutnya sebagai masalah jangka panjang yang membutuhkan perhatian mendesak dari berbagai pihak.
Ekti menggarisbawahi pentingnya masyarakat memahami perbedaan klasifikasi jalan, yaitu jalan Nasional, jalan Provinsi, dan jalan Kabupaten/Kota, karena hal ini menentukan sumber pendanaan dan tanggung jawab pihak yang berwenang. Menurut Ekti, Jalan Kubar termasuk dalam kategori jalan nasional, sehingga pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Akses jalan di Samarinda-Kubar-Mahulu memang masih menjadi masalah yang harus segera ditangani. Namun, perlu dipahami bahwa penanganannya terbagi berdasarkan klasifikasi jalan,” jelas Ekti dalam pernyataannya belum lama ini.
Dalam penjelasannya, jalan Nasional dibiayai oleh APBN, sedangkan jalan Provinsi menjadi tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan jalan Kabupaten/Kota didanai oleh APBD masing-masing daerah. DPRD Kaltim sendiri, tegas Ekti, memiliki peran pengawasan dalam proses pembangunan ini.
Pembangunan jalan nasional seperti jalur Kubar-Mahulu bukanlah proyek yang kecil, karena mencakup jalur yang panjang dan luas. Menurut Ekti, anggaran yang tersedia saat ini sangat terbatas untuk menyelesaikan perbaikan jalan dalam waktu cepat.
“Anggaran Rp30-40 Milyar hanya cukup untuk membangun sekitar 3-4 kilometer jalan. Artinya, anggaran harus ditingkatkan agar pembangunan jalan bisa cepat selesai,” katanya.
Ekti menyatakan bahwa dirinya akan terus berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) serta para anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim, untuk mempercepat proses perbaikan infrastruktur tersebut. Ia juga berkomitmen memperjuangkan tambahan alokasi anggaran dari APBN guna mempercepat penyelesaian proyek jalan nasional di Kaltim.
Selain memperjuangkan anggaran, Ekti juga akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bidang Perencanaan untuk membahas peningkatan anggaran yang diperlukan. Menurutnya, DPRD Kaltim akan mengawasi jalannya pembangunan agar berjalan lebih cepat dan efisien.
“Masalah jalan hanyalah salah satu dari banyak aspirasi masyarakat yang perlu kami jawab. Kami berkomitmen untuk memastikan pembangunan di Kaltim berjalan merata dan tepat sasaran,” ujarnya menutup pembicaraan.
Selain berfokus pada masalah infrastruktur, Ekti juga menegaskan komitmennya untuk terus mendengarkan aspirasi masyarakat di wilayah Kubar dan Mahulu. Ia menyadari bahwa kebutuhan masyarakat di daerah ini perlu segera dipenuhi agar pemerataan pembangunan dan kesejahteraan dapat terwujud secara adil di seluruh wilayah Kaltim.
Dengan berbagai langkah strategis yang tengah diupayakan, harapannya, akses jalan yang lebih baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kubar dan Mahulu, serta membuka lebih banyak peluang untuk pembangunan jangka panjang.