SAMARINDA.nusantaranews.info–DPC Partai Demokrat Samarinda menerima kunjungan silaturahmi dan konsolidasi demokrasi dari Bawaslu Samarinda sebagai upaya memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik menjelang Pemilu 2029 dan Pilkada 2031.
Ketua DPC Demokrat Samarinda, M.Barkati M.,Sos.,M.H menyambut positif langkah yang dilakukan Bawaslu tersebut. Ia menilai kunjungan langsung ke partai politik menjadi terobosan baru karena selama ini Bawaslu dinilai belum pernah melakukan pendekatan silaturahmi secara langsung kepada partai politik.
Menurut Barkati, kegiatan tersebut penting untuk membangun hubungan yang harmonis antara Bawaslu, KPU, dan partai politik sebagai peserta pemilu. Ia mengatakan, selama ini tugas edukasi yang dilakukan Bawaslu kepada peserta pemilu dan masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pencegahan pelanggaran pemilu.
“Yang paling penting adalah bagaimana ada pemahaman dan ilmu yang diberikan kepada peserta pemilu agar bisa melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu,” terangnya, Kamis (07/05/2026).
Barkati berharap pemilu mendatang dapat berjalan tanpa adanya pelanggaran, baik pelanggaran manipulatif maupun administratif. Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai aturan dan setiap pelanggaran ditindaklanjuti dengan baik.
“Kalau tidak ada pelanggaran, berarti demokrasi kita benar-benar tercapai. Tapi kalau masih ada pelanggaran dan tidak ada tindak lanjut ataupun pencegahan, tentu demokrasi kita belum berjalan maksimal,” katanya.
Ia juga berharap Bawaslu dapat terus bekerja maksimal dengan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, slogan “Bawaslu bersama rakyat mengawasi pemilu, Bawaslu bersama rakyat menegakkan keadilan” harus benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Senada dengan itu, Bendahara Demokrat, Joni Sinatra Ginting ,S.E.,S.H.,M.H.,M.A.P mengatakan kunjungan Bawaslu menjadi langkah positif dalam membangun kedekatan dengan partai politik. Ia menyebut, selama ini Bawaslu lebih banyak dipandang sebagai lembaga yang ditakuti oleh peserta pemilu.
Karena itu, menurutnya, pendekatan silaturahmi menjadi strategi yang baik agar seluruh pihak dapat menjalankan aturan pemilu secara bersama-sama tanpa adanya kesan saling menghindari pengawasan.
“Jadi tidak ada lagi kesan saling kucing-kucingan. Semua pihak bisa sama-sama menjalankan aturan yang ada,” terangnya.
Joni menilai masih ada sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu yang perlu diperbaiki ke depan. Ia berharap pemilu mendatang benar-benar dapat berjalan sesuai prinsip jujur dan adil, serta langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Ia juga menyoroti masih adanya praktik-praktik yang membuat masyarakat datang memilih karena adanya kepentingan tertentu atau imbalan tertentu. Karena itu, ia berharap Bawaslu dapat menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai lembaga pengawas pemilu.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Samarinda, Abdul Muin,M.Sos.,M.H menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda konsolidasi demokrasi yang telah direncanakan sejak awal berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006.
Menurut Abdul Muin, agenda konsolidasi demokrasi tidak hanya dilakukan kepada partai politik, tetapi juga kepada seluruh stakeholder di Kota Samarinda. Sebelumnya, Bawaslu juga telah melakukan kunjungan ke sejumlah lembaga dan kecamatan.
Ia mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan berbagai masukan dari partai politik terkait pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam menghadapi Pemilu 2029 maupun Pilkada 2031.
“Ini salah satu bentuk sinergi dan koordinasi kami dengan seluruh stakeholder, termasuk partai politik, dalam rangka memperkuat dan memperkokoh tugas dan fungsi Bawaslu,” katanya.
Selain itu, Abdul Muin juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh personel pengawasan pemilu di semua tingkatan. Mulai dari tingkat provinsi, Panwaslu Kecamatan, pengawas kelurahan hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
Menurutnya, seluruh personel yang diberikan amanah harus mampu menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan dengan baik dan demokratis.
