SAMARINDA.NUSANTARA NEWS- Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dinilai menjadi salah satu program pemerintah yang dianggap memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis.
Pasalnya, sertifikat dianggap sangat penting bagi para pemilik tanah agar dapat menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari.
Namun, sayangnya program PTSL tersebut dianggap belum terlaksana secara optimal menurut Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kaltim, Baharuddin Demmu.
“Banyak kasus di Kaltim ketika lahan masyarakat ingin di PTSL-kan lahannya agar dapat sertifikat justru tidak dapat di proses,” ungkap Baharuddin Demmu.
Demmu mengatakan bahwa, yang menarik dari program PTSL tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan sertifikat secara gratis.
“Program ini memang bertujuan memberikan pelayanan sertifikat gratis , tapi kerap kali ketika lahan-lahan rakyat ini ingin di PTSL-kan untuk memperoleh sertifikat gratis ternyata sudah ada Izin HGU (Hak Guna Usaha) di atasnya,” sebutnya.
Sehingga Ia beranggapan bahwa, lahan yang diatasnya terdapat HGU itu tidak dapat di proses agar mendapatkan sertifikat.
“Ya, tidak dapat diapakan-apakan lahannya karena diatasnya sudah terdapat HGU. Sehingga ini yang tak jarang juga menimbulkan protes dari masyarakat yang berujung konflik ,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan fakta-fakta lain yang juga kerap kali di hadapi masyarakat terkait kepemilikan lahan yang sudah disertifikatkan melalui program PTSL .
“Terkadang pun lahan-lahan masyarakat yang sudah di PTSL-kan dan telah memperoleh sertifikat justru lahannya masih bisa ditindih oleh adanya izin HGU,” tutupnya.
(Usman).
