SAMARINDA.nusantaranews.info – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, S.P., mendesak agar proyek terowongan yang menelan anggaran hampir setengah triliun rupiah segera dioperasikan. Di sisi lain, ia juga menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Perumda Varia Niaga yang dinilai masih jauh dari harapan.
Hal tersebut disampaikan Abdul Rohim saat melakukan tinjauan lapangan bersama Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Senin (27/04/2026).
Menurutnya, dari hasil pengecekan di lapangan, proyek terowongan pada dasarnya sudah layak digunakan karena rekomendasi LKPJ Tahun 2024 terkait pelebaran akses pintu keluar telah dipenuhi.
“Dalam rekomendasi LKPJ 2024 memang ada catatan untuk memperlebar jalan akses pintu keluar. Tadi kami sudah cek langsung dan jalurnya memang sudah diperbesar, jadi untuk itu sudah tidak ada masalah,” ujarnya.
Ia menilai, dengan anggaran pembangunan yang hampir mencapai setengah triliun rupiah, proyek tersebut seharusnya sudah bisa difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Kalau menurut kami, terowongan itu sudah layak digunakan. Dengan anggaran sebesar itu, mestinya sudah bisa beroperasi,” tegasnya.
Namun hingga saat ini, operasional terowongan masih menunggu proses izin dari pemerintah pusat. Karena itu, Pansus mendorong agar proses perizinan tersebut segera dipercepat.
“Tadi konfirmasinya izin operasional masih diproses di pusat. Nah, itu yang sekarang kita dorong supaya segera selesai dan bisa langsung dimanfaatkan,” jelasnya.
Selain proyek terowongan, Abdul Rohim juga menyoroti kinerja Perumda Varia Niaga yang dinilai belum maksimal dalam menyumbang PAD bagi Kota Samarinda.
Dalam laporan LKPJ Tahun 2025, Varia Niaga hanya menyumbang sekitar Rp500 juta, angka yang menurutnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi usaha yang dimiliki.
“Varia Niaga ini kami harapkan menjadi salah satu penyumbang PAD yang besar, tapi kenyataannya baru sekitar Rp500 juta. Itu masih sangat kecil,” katanya.
Sebagai bagian dari evaluasi, Pansus meninjau salah satu unit usaha yang dikelola Varia Niaga, yakni kawasan parkiran yang juga dilengkapi dengan kafe dan wahana jet ski.
Awalnya, DPRD mengira seluruh usaha tersebut dikelola langsung oleh Varia Niaga sehingga potensi keuntungannya bisa masuk penuh ke perusahaan daerah. Namun setelah ditelusuri, ternyata pengelolaan kafe dan jet ski dikerjasamakan dengan pihak swasta.
Dari kerja sama tersebut, Varia Niaga hanya menerima sekitar 10 persen dari hasil bersih yang diperoleh pihak swasta.
“Ini sangat kecil. Kalau dikelola sendiri, keuntungannya bisa jauh lebih besar. Tapi kalau hanya menerima 10 persen dari hasil kerja sama, tentu PAD yang masuk juga tidak maksimal,” tegasnya.
Menurut Abdul Rohim, pola kerja sama seperti itu perlu dievaluasi karena berpotensi menjadi salah satu penyebab rendahnya kontribusi PAD dari Varia Niaga.
Ia menilai, idealnya usaha-usaha strategis tersebut dikelola langsung oleh perusahaan daerah agar keuntungan lebih optimal dan setoran PAD kepada pemerintah kota juga meningkat.
“Kalau menurut kami, mestinya dikelola sendiri, bukan diserahkan ke swasta. Dengan begitu, hasil yang masuk ke Varia Niaga bisa lebih besar dan PAD juga ikut naik,” pungkasnya.
Pansus LKPJ DPRD Samarinda menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut agar proyek strategis dan pengelolaan aset daerah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pembangunan kota.
