SAMARINDA, nusantaranews.info — Program beasiswa pendidikan bertajuk HTI Higher Education (HTI-HE) senilai Rp 95 juta dari PT Itci Hutani Manunggal (PT IHM) kepada 26 siswa Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN) Samarinda mendadak menuai sorotan tajam. Langkah kolaborasi industri dan dunia pendidikan yang awalnya digadang-gadang sebagai wadah pencetakan sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang kehutanan ini kini diterpa krisis kejelasan landasan hukum serta kritik mengenai ikatan kerja yang dianggap mengekang hak para siswa.
Kesepakatan tersebut mulanya ditandai lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pihak PT IHM dan SMKKN Samarinda pada Senin (22/9/2025). Melalui skema tersebut, 26 pelajar terpilih dijanjikan beasiswa penuh untuk menempuh pendidikan, yang mana proses pembelajarannya dibekali kurikulum tambahan berupa pengetahuan, keterampilan praktis, hingga adopsi teknologi mutakhir di industri kehutanan.
Tidak transparannya regulasi penyaluran dana tersebut membuat publik mempertanyakan mekanisme akuntabilitas yang dijalankan oleh kedua belah pihak. Ketiadaan kepastian hukum ini juga berdampak langsung pada nasib keberlanjutan program di tahun 2027 mendatang, di mana belum ada kejelasan apakah program beasiswa ini akan direvitalisasi, dilanjutkan, atau dihentikan secara sepihak., memasuki pelaksanaan di tahun 2026, program ini justru memicu gelombang pertanyaan dan polemik di tengah masyarakat luas. Landasan dan payung hukum yang menaungi alokasi dana bantuan sebesar Rp 95 juta tersebut dinilai sangat lemah, bahkan disebut-sebut tidak memiliki payung hukum yang jelas dan memadai dalam mekanisme penyalurannya.
Tidak transparannya regulasi penyaluran dana tersebut membuat publik mempertanyakan mekanisme akuntabilitas yang dijalankan oleh kedua belah pihak. Ketiadaan kepastian hukum ini juga berdampak langsung pada nasib keberlanjutan program di tahun 2027 mendatang, di mana belum ada kejelasan apakah program beasiswa ini akan direvitalisasi, dilanjutkan, atau dihentikan secara sepihak.
Selain persoalan legalitas dan transparansi anggaran, poin krusial yang mengundang kontroversi berada pada klausul kewajiban ikatan kerja. Berdasarkan informasi valid yang dihimpun, 26 siswa penerima beasiswa tersebut diwajibkan untuk langsung bekerja di PT IHM setelah lulus sekolah, tanpa memberikan ruang fleksibilitas bagi para siswa untuk menentukan jalan karir mereka sendiri.
Klausul wajib kerja ini dinilai berpotensi kuat mengangkangi Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak anak atau siswa untuk menentukan masa depan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi (kuliah). Pemaksaan ikatan kerja sejak jenjang sekolah menengah dipandang menyergap kebebasan akademik serta membatasi potensi pengembangan diri para siswa di jenjang yang lebih tinggi.
Dampak sosial dari skema ini juga dinilai mulai memicu keretakan hubungan antar-pelajar di lingkungan internal sekolah. Pembatasan kuota dan skema ikatan eksklusif tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di antara sesama siswa SMKKN Samarinda yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan, sehingga menciptakan atmosfer belajar yang kurang kondusif.
