SAMARINDA, nusantaranews.info – Ratusan hingga ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu (21/10/2026).
Dalam aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 Wita tersebut, massa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menemui massa dan menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.
Massa membawa spanduk bertuliskan “All Eyes On Karhutla” sebagai bentuk desakan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kaltim.
Humas aksi, Candra, mengatakan demonstrasi tersebut mengangkat tajuk “2 Tahun Prabowo-Gibran, Kaltim Jadi Anak Tiri, Kaltim Jadi Abu di Tanahnya Sendiri”.
“Pada kesempatan ini teman-teman dari Aliansi GERAM membawa tajuk 2 tahun Prabowo-Gibran, Kaltim jadi anak tiri, Kaltim jadi abu di tanahnya sendiri,” ujar Candra di sela-sela aksi.
Selain mendesak penetapan status bencana nasional untuk karhutla, massa juga menuntut penindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti membakar lahan.
Mereka turut menyoroti aktivitas pertambangan yang dinilai mengabaikan kewajiban reklamasi pascatambang. Menurut massa, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar dampak lingkungan tidak terus merugikan masyarakat.
Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik di Kalimantan Timur juga menjadi sorotan dalam demonstrasi tersebut.
Tak hanya itu, GERAM meminta pemerintah mengevaluasi sejumlah program, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Gratispol.
Aksi tersebut melibatkan gabungan puluhan lembaga dan organisasi mahasiswa. Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, sekitar 1.085 personel gabungan disiagakan di sekitar lokasi.
Melalui aksi ini, GERAM berharap pemerintah daerah tidak hanya menerima aspirasi yang disampaikan, tetapi juga meneruskannya kepada pemerintah pusat dan menindaklanjutinya melalui kebijakan nyata.
Massa juga mendesak agar persoalan lingkungan, energi, dan berbagai kebijakan yang menjadi perhatian masyarakat Kaltim mendapat penanganan yang serius.
