SAMARINDA, nusantaranews.info – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Ir. H. Seno Aji, M.Si., menyatakan dukungannya terhadap aksi damai yang digelar ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu, Selasa (20/5). Aksi long march dimulai dari GOR Segiri hingga Kantor Gubernur Kaltim ini merupakan bagian dari solidaritas nasional yang juga berlangsung serentak di sejumlah kota besar seperti Balikpapan, Jabodetabek, dan wilayah di Sumatera.
Dalam pertemuan antara perwakilan driver ojol, aplikator, dan pemerintah provinsi di Kantor Gubernur Kaltim, Seno Aji menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap tegas terhadap aplikator yang tidak kooperatif dalam merespons tuntutan mitra pengemudi.
“Kami sudah beberapa kali mengundang pihak aplikator, namun tidak pernah hadir. Jika tetap tidak hadir pada undangan terakhir besok, maka dengan sangat terpaksa, kami akan merekomendasikan penutupan kantor mereka di wilayah Kalimantan Timur,” ujar Seno Aji.
Aksi ini membawa sejumlah tuntutan, di antaranya: penetapan tarif bersih untuk layanan ojol roda dua, penghapusan biaya tambahan kepada pelanggan, serta regulasi tarif dasar untuk layanan pengantaran makanan dan barang. Selain itu, para pengemudi juga menyoroti belum adanya regulasi jelas untuk tarif layanan ojol roda empat.
Seno Aji menjelaskan bahwa hasil audiensi akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat resmi kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia agar segera mengeluarkan peraturan yang komprehensif dan tidak multitafsir, serta bisa menjadi acuan nasional.
“Kami mendukung tuntutan para pengemudi, termasuk penghentian promo-promo yang justru merugikan mereka. Kesepakatan antara driver dan aplikator sudah dicapai, dan tentu saja harus dipastikan tarif yang berlaku juga tidak memberatkan masyarakat secara umum,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kaltim, lanjut Seno, akan memberikan fasilitas kepada perwakilan driver untuk mengikuti pertemuan nasional bersama pengemudi ojol dari 20 provinsi lain di Jakarta. “Kami bantu akomodasi dan transportasi untuk 3 sampai 5 orang delegasi,” tambahnya.
Seno Aji secara khusus menyoroti aplikator “Maxim” yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik karena berkali-kali mangkir dari undangan resmi baik dari Dinas Perhubungan, DPRD, maupun Pemprov Kaltim.
“Kepala Dinas Perhubungan sudah saya minta mengeluarkan surat teguran ketiga sebagai surat terakhir. Jika masih tidak hadir, maka kami akan tutup operasionalnya di Kaltim,” tegasnya.
Menurut Seno Aji, jika aplikator tidak bisa mengikuti kebijakan pemerintah, maka lebih baik tidak beroperasi di wilayah Kaltim. Ia juga memastikan bahwa para mitra driver tetap bisa melanjutkan pekerjaan mereka melalui aplikasi lain seperti Gojek dan Grab.
“Tenaga kerja bisa dialihkan ke platform lain, karena mereka tidak hanya bergantung pada satu aplikator saja,” pungkasnya.
Langkah tegas ini menjadi bentuk keberpihakan Pemerintah Provinsi Kaltim kepada para mitra pengemudi ojol yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi digital dan pengantaran barang serta makanan di wilayah tersebut.
