Serapan Anggaran UMKM di Kaltim Masih Rendah, Sapto: Ini Harus Dicari Tahu Masalahnya

Anggota komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono.

SAMARINDA.NUSANTARA NEWS- Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono menyoroti rendahnya serapan anggaran untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kaltim, yaitu masih berada di bawah angka 60 persen, termasuk untuk sektor industri, pangan, dan lain sebagainya.

“Saat rapat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, kami minta pemaparan apa kendala anggaran kurang terserap,” ujarnya di Samarinda, Jumat.

Selama ini, kata Sapto, data UMKM harus sinkron dengan Dinas Sosial dan BPS. Artinya, jangan sampai alokasi kegiatan untuk pembinaan UMKM sebesar Rp12 miliar tidak tepat sasaran atau tidak terserap tepat sasaran.

Baca Juga  Resmi Menjabat Sebagai Anggota DPRD Kaltim, Encik Wardana Siap Laksanakan Tugas

Ia mengingatkan data UMKM harus dicek keberadaannya, apakah benar-benar ada atau tidak.

“Itu juga mesti terintegrasi dengan data Dinsos, harus dicek seperti apa, benar atau tidaknya keberadaan usaha itu. Hal itu yang harus diverifikasi,” sebutnya.

Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa, Disperindagkop Kaltim belum menyampaikan secara utuh rencana kerja mereka untuk tahun 2024.

Ia mengetahui salah satu program yang akan dilakukan adalah membangun food station dan melakukan digitalisasi UMKM seluruh Kaltim.

“Namun, yang perlu disadari adalah mengupayakan optimalisasi nilai tambah hasil bahan baku lokan oleh UMKM, bagaimana mereka mendesain dari hulu ke hilir untuk 2025 agar ada modernisasi pangan menjadi produk kemasan,” ungkapnya.

Baca Juga  Komisi II DPRD Kaltim Soroti Pelayanan di RSUD Abdul Wahab Syahrani

Menurut Sapto , serapan anggaran UMKM masih terbilang jauh dari target. Ia berharap ada penjelasan dari Disperindagkop Kaltim terkait kendala yang dihadapi.

“Masalahnya dimana, SDM atau apa? Ini harus dicari tahu masalahnya,” ujar dia.

Sapto menyarankan kepada Disperindagkop Kaltim agar memaksimalkan program supaya penyerapan anggarannya terserap untuk peningkatan kapasitas UMKM bisa dimulai dari pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, hingga pemasaran.

Menurutnya pelatihan itu penting, apalagi para UMKM yang bisa bertahan lama mengalami resesi selama pandemi COVID-19.

Baca Juga  Romadhony Apresiasi Capaian Program RLH Dari Pemprov Kaltim

“Keberadaan UMKM amat vital agar Indonesia tidak mengalami inflasi Jika UMKM mandek dampaknya negara mengalami kemerosotan ekonomi,” tutupnya. (Usm).