SAMARINDA.nusantaranews.info – Ketua DPRD Kota Samarinda, H. Helmi Abdullah, S.E., M.M., menyoroti pemadaman listrik bergilir yang melanda Kota Samarinda dalam beberapa pekan terakhir. Pemadaman yang terjadi berulang kali tersebut dinilai merugikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut Ketua DPRD Kota Samarinda, H. Helmi Abdullah, S.E., M.M., pasokan listrik yang stabil merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha. Ketika listrik padam, aktivitas produksi maupun pelayanan kepada pelanggan ikut terhenti sehingga berdampak pada kerugian ekonomi.
“UMKM dan pelaku usaha sangat terdampak karena aktivitas mereka bergantung pada listrik,” katanya pada Kamis (09/07/2026).
Selain berdampak terhadap dunia usaha, pemadaman listrik juga mengganggu aktivitas masyarakat di lingkungan rumah tangga. Menyikapi banyaknya keluhan warga, DPRD Kota Samarinda telah meminta PT PLN melakukan langkah-langkah perbaikan agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.
Helmi juga menyampaikan bahwa PLN telah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, salah satunya dengan tidak menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) dalam waktu dekat sehingga tidak menambah beban masyarakat.
Di sisi lain, ia turut menyoroti kondisi infrastruktur kelistrikan di sejumlah kawasan pinggiran Kota Samarinda yang dinilai masih belum tertata dengan baik. Menurutnya, masih terdapat tiang maupun jaringan listrik yang perlu dibenahi agar memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.
Karena itu, DPRD Kota Samarinda mendorong PLN memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan penataan jaringan listrik secara bertahap.
Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Kami berharap PLN bisa bekerja sama dengan pemerintah kota bagaimana menata infrastruktur PLN itu menjadi lebih baik dulu,” pungkasnya.
