Seno Aji Tanggapi 4 Hal Penting Jawaban Pemprov Kaltim Dalam Rapat Paripurna Ke – 33

Wakil Ketua DPRD Prov.Kaltim Seno Aji usai Rapat Paripurna usai ke-33

SAMARINDA.NUSANTARA NEWS- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Seno Aji menanggapi 4 hal penting penyampaian jawaban dan penjelasan Pemerintah Provinsi Kaltim atas pandangan Umum Fraksi – fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur, pada rapat Paripurna Ke – 33 Di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar Karang Paci Samarinda.

” Hampir dari sebagian fraksi menyampaikan ada 4 hal yang penting dari jawaban gubernur tersebut, ” ucapnya usai memimpin rapat paripurna, Rabu ( 13/9/2023).
Dijelaskannya, yang pertama dibidang pertanian para fraksi meminta agar anggarannya diperbesar, karena berkaitan dengan upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil tanaman pangan tentunya memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan semua stakeholder.

Baca Juga  DPRD Dorong Pelaku UMKM di Kaltim Lakukan Transformasi, Ini Tujuanya

Berdasarkan peraturan Daerah nomor 1 tahun 2023 tentang penetapan RTRWP Kaltim kawasan Pertanian ditetapkan kurang lebih 3,4 juta hektare.
Selain itu bidang perikanan, Pemerintah Kaltim akan terus menambah penetapan sentra kampung budidaya ikan.

Kemudian dibidang pendidikan sudah mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun masih belum secara maksimal dalam penyalurannya khususnya dalam hal infrastruktur pembangunan sekolah.

Baca Juga  Komisi IV DPRD Kaltim Perkuat Kesejahteraan UMKM Melalui Sertifikasi Produk

Dari 20,67 Triliun itu ada 4,3 Triliun diantaranya untuk anggaran pendidikan yang sudah diberikan, namun pada kenyataannya sekolah- sekolah di Kaltim masih buruk kondisi fisiknya.

” Jadi kita meminta agar pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, memberikan perhatian khusus terhadap sekolah- sekolah SMK, SMA Negeri Di Kalimantan Timur,” Jelasnya.

Selanjutnya terkait Infrastuktur, yakni ruas jalan penghubung antara Jalan di Kutai Barat , Mahakam Ulu dan Kutai Kartanegara, berdasarkan fungsinya merupakan jalan kolektor Primer 1 atau jalan nasional sesuai dengan keputusan Menteri PUPR No.430 Tahun 2022.

” Jalan menuju Tenggarong ke Tabang itu juga merupakan jalan provinsi, dan itu mohon segera di fasilitasi oleh pemerintah daerah,” tutupnya.

Baca Juga  Nidya Listyono Serahkan Laporan Hasil Reses Gabungan Dewan Dari Dapil Kota Samarinda

( M@n)

Seno Aji Tanggapi 4 Hal Penting Jawaban Pemprov Kaltim Dalam Rapat Paripurna Ke – 33

Wakil Ketua DPRD Prov.Kaltim Seno Aji usai Rapat Paripurna usai ke-33

SAMARINDA.NUSANTARA NEWS- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Seno Aji menanggapi 4 hal penting penyampaian jawaban dan penjelasan Pemerintah Provinsi Kaltim atas pandangan Umum Fraksi – fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur, pada rapat Paripurna Ke – 33 Di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar Karang Paci Samarinda.

” Hampir dari sebagian fraksi menyampaikan ada 4 hal yang penting dari jawaban gubernur tersebut, ” ucapnya usai memimpin rapat paripurna, Rabu ( 13/9/2023).
Dijelaskannya, yang pertama dibidang pertanian para fraksi meminta agar anggarannya diperbesar, karena berkaitan dengan upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil tanaman pangan tentunya memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan semua stakeholder.

Baca Juga  Komisi II DPRD Kaltim Soroti Pelayanan di RSUD Abdul Wahab Syahrani

Berdasarkan peraturan Daerah nomor 1 tahun 2023 tentang penetapan RTRWP Kaltim kawasan Pertanian ditetapkan kurang lebih 3,4 juta hektare.
Selain itu bidang perikanan, Pemerintah Kaltim akan terus menambah penetapan sentra kampung budidaya ikan.

Kemudian dibidang pendidikan sudah mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun masih belum secara maksimal dalam penyalurannya khususnya dalam hal infrastruktur pembangunan sekolah.

Baca Juga  IKN Pindah ke Kaltim, Sapto Harap Pelayanan di Bandara Sepinggan Balikpapan Ditingkatkan Lagi

Dari 20,67 Triliun itu ada 4,3 Triliun diantaranya untuk anggaran pendidikan yang sudah diberikan, namun pada kenyataannya sekolah- sekolah di Kaltim masih buruk kondisi fisiknya.

” Jadi kita meminta agar pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, memberikan perhatian khusus terhadap sekolah- sekolah SMK, SMA Negeri Di Kalimantan Timur,” Jelasnya.

Selanjutnya terkait Infrastuktur, yakni ruas jalan penghubung antara Jalan di Kutai Barat , Mahakam Ulu dan Kutai Kartanegara, berdasarkan fungsinya merupakan jalan kolektor Primer 1 atau jalan nasional sesuai dengan keputusan Menteri PUPR No.430 Tahun 2022.

” Jalan menuju Tenggarong ke Tabang itu juga merupakan jalan provinsi, dan itu mohon segera di fasilitasi oleh pemerintah daerah,” tutupnya.

Baca Juga  Komisi IV DPRD Kaltim Perkuat Kesejahteraan UMKM Melalui Sertifikasi Produk

( M@n)