SAMARINDA.NUSANTARA NEWS – DPRD Kalimantan Timur berkomitmen untuk mengawal pendistribusian 105 guru yang telah lolos seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Benua Etam. Namun Guru PPPK ini masih belum mendapatkan penempatan tugas di sekolah-sekolah.
Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG), Andre Tukan, menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya mencari solusi dari masalah penempatan ini dengan berkomunikasi kepada berbagai pihak terkait. Berita baik datang ketika dalam pertemuan yang diinisiasi oleh Komisi IV DPRD Kaltim, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim menyatakan bahwa 105 guru ini akan segera mendapatkan penempatan.
“Kita mendengar dari BKD Kaltim bahwa 105 guru ini sudah dipastikan akan segera mendapatkan penempatannya,” ungkap Andre.
Selanjutnya, proses pemberkasan akan dilakukan sebelum guru-guru ini benar-benar ditempatkan. Kemungkinannya, guru penempatan juga mempertimbangkan prioritas, terutama faktor usia dan domisili, untuk memastikan pemberian tugas yang sesuai.
Dengan dukungan dari DPRD Kaltim, para guru PPPK yang belum mendapatkan penempatan tugas dapat berharap untuk segera memulai tugas mereka dalam waktu dekat dan memberikan kontribusi penting pada dunia pendidikan di wilayah ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati, tekanan upaya penyelesaian masalah ini.
“Kami akan terus mengawal proses ini hingga benar-benar tuntas,” ungkap Puji Setyowati kepada awak media di Gedung DPRD Kaltim.
Beberapa kendala yang muncul terkait belum adanya penempatan bagi ratusan guru adalah proyeksi penempatan yang telah mencakup guru dengan mata pelajaran yang sama. Dalam mengatasi hal ini, politisi Demokrat ini mengungkapkan bahwa guru-guru yang belum mendapatkan penempatan akan segera dialokasikan ke sekolah-sekolah yang memerlukan tenaga pengajar. Namun, jika terdapat guru dengan mata pelajaran yang serupa, mereka akan dialihkan untuk mengajar mata pelajaran lain yang serumpun.
“Guru yang baru tadi diberi mata pelajaran yang lain tetapi yang serumpun, misalnya matematika, mereka bisa menjadi guru fisika atau kimia. Kemudian, misalnya ada guru bahasa Indonesia padahal yang dibutuhkan adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), maka mereka akan dialihkan sesuai dengan kompetensi,” ujar Puji Setyowati
Puji Setyowati, seorang eks dosen Politeknik Negeri Samarinda, berkomitmen untuk terus mengawali penyelesaian masalah ini hingga tuntas, hingga ratusan guru yang belum mendapatkan penempatan akan menerima solusi terbaik dari kebijakan yang memutuskan nanti.
(Bud)
