SAMARINDA.nusantaranews.info — Komisi III DPRD Kota Samarinda yang menerima kunjungan kerja dari Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Paser pada Kamis,30/04/2026.
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis pembangunan daerah, mulai dari efisiensi APBD 2026, kondisi infrastruktur, hingga percepatan pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur.
Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak menyoroti dampak efisiensi anggaran yang menyebabkan penurunan dana bagi hasil serta beberapa sumber pendapatan daerah lainnya. Kondisi ini dirasakan hampir seluruh daerah di Kaltim, termasuk Samarinda dan Kabupaten Paser.
Kabupaten Paser sendiri disebut memiliki tantangan lebih besar karena menjadi pintu masuk Kalimantan Timur dari arah Kalimantan Selatan. Wilayah ini juga memiliki banyak ruas jalan lintas provinsi yang menjadi jalur utama distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, H.Deni Hakim Anwar.,S.H menyampaikan bahwa DPRD Paser juga tengah merencanakan sejumlah program pembangunan dengan skema multi years atau tahun jamak, sebagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur yang masih belum optimal.
Selain itu, turut dibahas pula persoalan pemanfaatan potensi tambang rakyat yang hingga kini masih terkendala regulasi perizinan dari pemerintah pusat.
Namun, isu utama yang menjadi perhatian adalah kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Paser. Berdasarkan pemaparan, tingkat kemantapan jalan di daerah tersebut baru mencapai sekitar 30 persen, sementara 70 persen lainnya masih dalam kondisi rusak dan membutuhkan penanganan serius.
“Banyak ruas jalan yang merupakan jalan poros provinsi bahkan lintas utama, namun kondisinya masih memprihatinkan. Ini berdampak langsung pada distribusi logistik dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ruas jalan yang dimaksud meliputi jalur Penajam–Paser, Batu Engau, Long Ikis, Long Kali, hingga Tanjung Aru dan sejumlah kecamatan lainnya yang masih bergantung pada akses jalan utama.
Kondisi tersebut diperparah dengan tingginya biaya distribusi akibat kenaikan BBM non-subsidi yang banyak digunakan untuk angkutan logistik di wilayah pedalaman.
DPRD Samarinda pun mendorong adanya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan, termasuk melalui dukungan anggota DPR RI asal Kalimantan Timur.
“Kita berharap ada perhatian lebih dari pemerintah pusat dan provinsi, agar wilayah perbatasan seperti Paser tidak lagi terisolasi akibat infrastruktur yang belum memadai,” pungkasnya.
