SAMARINDA, nusantaranews.info – Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, S.Pi, menerima kunjungan kerja dari anggota Komisi II DPR RI, KH. Aus Hidayat Nur, di Kantor DPRD Kaltim, Rabu (11/6/2025). Kunjungan ini bertepatan dengan agenda Hari Aspirasi DPRD Kaltim bulan Juni, yang rutin digelar setiap tanggal 11 dan 17 sebagai ruang penyerapan aspirasi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Firnadi menyampaikan berbagai isu strategis daerah kepada KH. Aus Hidayat Nur, khususnya terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kaltim.
“Kami menyampaikan kepada beliau bahwa saat ini Kaltim sedang dalam proses pembahasan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2026, sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian APBD tahun-tahun sebelumnya. Salah satu perhatian utama kami adalah bagaimana meningkatkan PAD yang selama ini cenderung stagnan bahkan menurun,” ujar Firnadi.
Menurutnya, salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam mendorong pendapatan daerah adalah pengelolaan alur sungai dan optimalisasi BUMD yang sehat dan produktif. Ia menilai, selama ini penyertaan modal dari pemerintah daerah ke BUMD belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Harapan kami, BUMD tidak menjadi beban, tapi justru menjadi penggerak ekonomi daerah dan sumber PAD. Untuk itu, kami meminta dukungan dan perhatian dari DPR RI agar isu ini juga diperjuangkan di tingkat pusat,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, KH. Aus Hidayat Nur menjelaskan bahwa isu penguatan BUMD memang menjadi salah satu fokus Komisi II DPR RI. Pihaknya telah menggelar rapat dengan seluruh gubernur di Indonesia untuk mengevaluasi kinerja BUMD secara nasional.
“Secara nasional, tercatat ada sekitar 1.100 BUMD di Indonesia. Namun, hanya puluhan saja yang tergolong sehat. Ini menjadi perhatian serius kami di Komisi II DPR RI. BUMD yang sehat harus dijadikan contoh karena bisa memberi kontribusi nyata terhadap APBD. Sementara yang tidak sehat harus segera diperbaiki, dan ini memerlukan pengawasan serta evaluasi menyeluruh,” jelas KH. Aus.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap BUMD, yang selama ini dinilai lemah. Komisi II DPR RI pun berinisiatif untuk mengambil peran aktif bersama Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan BUMD di seluruh Indonesia.
Firnadi menambahkan bahwa penguatan BUMD di Kalimantan Timur harus menyasar sektor-sektor strategis, termasuk pengelolaan sumber daya air, yang memiliki potensi besar untuk menopang kebutuhan ekonomi daerah.
“Semoga dari kunjungan ini, akan ada sinergi yang lebih kuat antara DPRD Provinsi dan DPR RI untuk mendorong terwujudnya tata kelola BUMD yang sehat dan mandiri, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim secara keseluruhan,” pungkas Firnadi.
