DPRD Kaltim Gelar Uji Publik Raperda Trantibumlinmas di Balikpapan

DPRD Kaltim saat melaksanakan uji publik.

BALIKPAPAN.NUSANTARA NEWS- DPRD Kaltim menggelar uji publik materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) di Blue Sky Hotel, Minggu (05/11/2023).

Hadir Ketua DPRD Kaltim Hassanudin Mas’ud, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan anggota DPRD Kaltim serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hingga stakeholder lainnya.

Uji publik tersebut dibawakan tiga narasumber, yaitu Ketua Pansus Raperda Trantibumlinmas DPRD Kaltim, Harun Al Rasyid, Kepala Satpol PP Kaltim, AFF Sembiring dan Perwakilan Direktorat Pol PP Linmas, Irwan Setiawan.

Baca Juga  Akhmed Reza Fahlevi : Dorong Peningkatan Minat Baca Masyarakat Kaltim

Materi pertama disampaikan, Irwan Setiawan dengan tema, “Urgensi Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sebagai Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Pemerintah Daerah”.

Begitu juga dengan materi yang dibawakan AFF Sembiring, “Penerapan Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Peran Penegakan Peraturan Daerah Serta Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur: Tantangan dan Hambatan”.

Harun Al Rasyid menyampaikan materi, Ruang Lingkup Ranperda Inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat”.

Ketua DPRD Kaltim, Hassanudin Mas’ud mengaku pembuatan Raperda Trantibumlinmas ini merupakan salah satu perintah Undang-Undang (UU).

“Untuk implementasi UU ini di daerah ini kita belum punya komponen itu, maka kita buat perda hari ini,” ucapnya.

Baca Juga  Seno Aji: Stabilitas Selama Tahun Politik Harus Dibangun Bersama

Ia mengatakan uji publik ini untuk menggodok perda tersebut agar semua elemen masyarakat bisa terserap.

“Mudah-mudahan kalau ini jadi, maka perda ini bisa dilaksanakan sesuai amanah perintah UU,” harapannya.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji menambahkan perda ini sebagai payung hukum Trantibumlinmas yang sebelumnya sudah ada di Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26/2020 dijalankan.

“Tapi karena kita tidak punya, maka kita harus buat payung hukum yang jelas. Supaya apa? supaya teman-teman Satpol PP di lapangan juga punya kepastiannya pada saat mereka melakukan peningkatan dan segala macamnya, sehingga mereka sudah ada aturan-aturan yang melindungi mereka,” jelasnya. (Usm).