KUTIM.nusantaranews.info.– Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menyusun kerja sama antar daerah sebagai strategi memperkuat pengendalian inflasi, khususnya dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga komoditas pangan.
Arahan tersebut disampaikan Ardiansyah saat mengikuti Zoom Meeting Pengendalian Inflasi Tahun 2026 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutim. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui operasi pasar atau pemantauan harga, tetapi juga harus diiringi upaya memperkuat rantai pasok pangan melalui kolaborasi dengan daerah lain.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sejauh ini telah menjalankan berbagai langkah pengendalian inflasi, seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, inspeksi mendadak (sidak) ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), hingga pemantauan harga di pasar tradisional.
“Laporan Gerakan Pangan Murah sudah ada, operasi pasar juga sudah dilakukan meskipun volumenya belum terlalu besar. Sidak ke SPBU maupun pasar juga sudah berjalan,” ujar Ardiansyah.
Meski demikian, ia menilai masih terdapat langkah strategis yang perlu segera direalisasikan, yakni membangun kerja sama antar daerah sebagai upaya menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan ketika pasokan di Kutai Timur mengalami penurunan.
Menurutnya, kerja sama tersebut penting agar kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok tetap terpenuhi dan gejolak harga dapat ditekan.
Ardiansyah meminta Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten segera berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk menyusun skema kerja sama tersebut.
“Tolong Bagian Ekonomi segera berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Disperindag. Rencanakan kerja sama antar daerah, terutama untuk komoditas beras, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya,” tegasnya.
Selain memperkuat jaringan pasokan pangan, Ardiansyah juga meminta jajarannya mengevaluasi kemungkinan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila sewaktu-waktu diperlukan sebagai instrumen pendukung pengendalian inflasi.
Menurutnya, meskipun kondisi inflasi di Kutai Timur saat ini masih relatif terkendali, pemerintah daerah tetap harus menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi potensi gejolak harga di masa mendatang.
“Penggunaan BTT juga perlu dikaji. Mungkin saat ini belum terlalu diperlukan, tetapi tetap harus disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila dibutuhkan,” pungkasnya.
