SAMARINDA.nusantaranews.info— Dunia pendidikan di Kota Samarinda tengah berada di persimpangan jalan antara kemajuan teknologi dan tantangan klasik sarana prasarana. Dalam Rapat Dengar Pendapat pada Selasa (05/05/2026).
Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda mengungkap potret menyeluruh mulai dari pelatihan teknologi mutakhir bagi guru, kondisi sarana dan prasarana sekolah hingga krisis tenaga pendidik yang kian mengkhawatirkan.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai ketimpangan sarana prasarana (sarpras) inilah yang memicu munculnya fenomena “sekolah favorit” di mata masyarakat.
“Orang tua memilih sekolah tertentu karena secara visual sarprasnya lebih memadai. Kita bahkan belum masuk ke ranah kualitas pendidikan itu sendiri,” kritik Novan.
Ia juga menyayangkan tidak adanya anggaran pembangunan sarpras untuk jenjang PAUD dan TK pada tahun ini. Padahal, menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan semangat wajib belajar 13 tahun yang telah ditetapkan.
Dewan mendorong agar pemerataan fasilitas segera menjadi prioritas agar beban pendidikan tidak hanya bertumpu pada sekolah-sekolah tertentu saja.
Langkah progresif diambil Disdik dengan menuntaskan pelatihan Coding dan Artificial Intelligence (AI) bagi guru PAUD serta TK.
pada pekan lalu. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Samarinda, Ibnu Araby, menjelaskan bahwa pengenalan teknologi ini bertujuan untuk menanamkan sistem pembelajaran yang lebih mendalam.
“Poin kunci dari sistem pembelajaran mendalam ini adalah membantu siswa untuk memahami konsep secara mendalam, reflektif, dan penuh kesadaran melalui bantuan teknologi,” ujar Ibnu.
Namun, inovasi tersebut dibayangi oleh masalah serius pada ketersediaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Hingga tahun ini, Samarinda tercatat kekurangan sekitar 705 guru. Fenomena pensiun yang terjadi hampir setiap bulan membuat satu sekolah bisa kehilangan dua hingga lima guru tanpa ada pengganti tetap, kecuali melalui jalur PPPK.
Selain krisis guru, Ibnu juga menyoroti isu strategis dalam Rencana Kerja (Renja) Disdik, yakni ketimpangan kualitas pendidikan antarkecamatan serta keterbatasan sarana fisik dan fasilitas pembelajaran yang belum merata.
Terkait isu sosial di sekolah, Disdik kembali menegaskan larangan segala bentuk pungutan liar. Ibnu menyentil modus pungutan berkedok study tour atau acara perpisahan.
“Kami tidak melarang perpisahan, asal dilakukan secara sederhana dan tidak ada pungutan kepada orang tua siswa,” tegasnya.
