SAMARINDA.nusantaranews.info — Komisi IV DPRD Kota Samarinda menggelar rapat hearing bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda terkait program Kampung Berkualitas pada Selasa, 28/04/2026, di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda.
Rapat tersebut membahas sejumlah program prioritas DP2KB, mulai dari penguatan Kampung KB, penanganan stunting, penyuluhan keluarga berencana, hingga pendataan keluarga berencana sebagai langkah pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar S.K., S.H., menegaskan bahwa seluruh program tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, DP2KB memiliki tanggung jawab besar karena menyangkut masa depan kependudukan dan kualitas sumber daya manusia di Samarinda.
“Program ini bisa berjalan kalau ada anggarannya. Mereka ini anggarannya sangat minim, padahal tanggung jawab dinas ini sangat luas dan sangat besar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengendalian penduduk bukan sekadar soal keluarga berencana, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan ibu dan anak, peningkatan beban BPJS, ekonomi masyarakat, hingga penyediaan lapangan kerja.
Menurutnya, jika pemerintah gagal mengendalikan pertumbuhan penduduk dan terjadi lonjakan jumlah penduduk pada 2030, maka dampaknya bisa sangat besar terhadap kemampuan fiskal daerah.
“Kalau terjadi ledakan penduduk di 2030, APBD kita bisa jebol. Karena menyangkut kesehatan, ekonomi, BPJS, dan lapangan kerja. Maka DP2KB ini punya peran sangat penting untuk mengerem itu,” tegasnya.
Selain itu, Anhar juga menyoroti temuan lama berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2023 terkait pelaksanaan program Kampung KB. Dari 20 Kampung KB yang dianggarkan saat itu, hanya lima yang benar-benar berjalan, sementara sisanya dinilai hanya bersifat seremonial.
“Realisasi fisiknya waktu itu hanya plang dan baliho saja. Ini tentu jadi catatan penting karena anggarannya juga cukup besar,” katanya.
Ia menilai persoalan tersebut menjadi salah satu alasan berkurangnya dukungan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Meski demikian, Komisi IV DPRD Samarinda tetap siap memfasilitasi dan memperjuangkan tambahan anggaran agar target pembangunan Kampung Berkualitas dapat tercapai.
“Kalau mau mencapai sasaran, ya harus dibarengi anggaran. Mustahil target besar bisa tercapai kalau dananya minim. Semua OPD juga begitu, bukan hanya DP2KB,” pungkasnya.
