SAMARINDA.nusantaranews.info– Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menyoroti kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga, khususnya terkait kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih sangat minim.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, H. Achmad Sukamto, S.H., usai melakukan peninjauan lapangan bersama anggota pansus di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sambutan, Senin (27/04/2026).
Menurutnya, kontribusi PAD yang diberikan Perumda Varia Niaga sepanjang tahun 2025 hanya sekitar Rp500 juta, angka yang dianggap belum sebanding dengan potensi aset yang dikelola.
“Dalam laporan LKPJ 2025, PAD yang masuk hanya sekitar Rp500 juta. Nilai itu tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan aset dan potensi usaha yang dimiliki,” terang H. Achmad Sukamto.
Selain besaran PAD, Pansus juga menyoroti pola kerja sama pengelolaan aset milik pemerintah kota yang dinilai belum memberikan keuntungan maksimal bagi daerah.
Saat ini, pemerintah kota disebut hanya menerima sekitar 10 persen dari hasil kerja sama tersebut, sementara lahan yang digunakan merupakan aset milik Pemkot dan sebagian pembangunan fasilitas juga menggunakan dana APBD.
“Kalau lahannya milik pemerintah, fasilitasnya dibangun menggunakan APBD, tetapi hasil yang diterima hanya sekitar 10 persen, tentu ini perlu dievaluasi. Harus ada skema yang lebih adil,” tegasnya.
Menurut H. Achmad Sukamto, sistem kerja sama yang hanya berbasis fee kecil sudah tidak relevan dan perlu diubah menjadi pola bagi hasil yang lebih proporsional agar daerah mendapatkan manfaat yang lebih besar.
Pansus bahkan membuka opsi penerapan sistem pembagian hasil hingga 50:50, selama hal tersebut dapat memberikan keuntungan yang lebih optimal bagi Pendapatan Asli Daerah.
Ia menilai Perumda Varia Niaga sebenarnya memiliki peluang besar dalam mengelola berbagai aset strategis milik daerah, mulai dari kawasan publik hingga fasilitas ekonomi yang berpotensi menghasilkan pemasukan signifikan bagi Pemkot Samarinda.
Namun hingga saat ini, realisasi kontribusi tersebut dinilai belum maksimal dan masih membutuhkan evaluasi menyeluruh, termasuk terkait transparansi pengelolaan kontrak kerja sama.
“Ke depan kontraknya harus diperbaiki. Jangan hanya sekadar fee kecil, tetapi harus benar-benar sistem yang menguntungkan daerah. Bisa melalui skema bagi hasil yang lebih sehat dan proporsional,” pungkasnya.
Pansus LKPJ DPRD Samarinda menegaskan akan terus mengawal persoalan ini agar aset milik pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
