Tuan Guru Bajang Tak Masuk Simulasi Cawapres, Relawan TGB Protes Survei Poltracking Indonesia

Hasil survei terbaru Poltracking Indonesia terkait simulasi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) mendapat protes dari Koordinator Nasional Relawan Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi. Alasannya, dalam survei tersebut nama TGB Muhamad Zainul Majdi tidak termasuk dalam simulasi cawapres pada Pemilu 2024.

Protes tersebut disampaikan Koordinator Nasional Relawan TGB se-Indonesia, Nanang Firdaus Masduki. “Kami memprotes lembaga survei Poltracking karena tidak memasukan nama TGB Muhammad Zainul Majdi pada simulasi Cawapres dalam rilis survei terbarunya. Padahal, dirilis survei yang sama, TGB Muhammad Zainul Majdi masuk dalam simulasi Capres dengan perolehan 0,3 %. Yang mana angka itu setara dengan perolehan Puan Maharani dan Zulkifli Hasan,” katanya, Senin 1 Mei 2023.

Baca Juga  Anggota Komisi 2 DPRD Samarinda Shania Rizky: Peran Pemerintah Kelola Destinasi Wisata Masih sangat Kurang

Nanang juga mempertanyakan hasil survei Poltracking Indonesia yang tidak memasukkan nama TGB Muhammad Zainul Majdi daalam daftar simulasi Cawapres pada rilis terbarunya. Ia menegaskan, perolehan elektabilitas TGB pada simulasi 20 Capres pilihan publik lebih tinggi dibandingkan beberapa nama kandidat lainnya, seperti Yahya Cholil Tsaquf, Luhut Binsar Panjaitan, Tito Karnavian, dan Muhammad Mardiono.

Menurut Nanang, keputusan lembaga survei Poltracking Indonesia untuk mengeliminasi nama TGB Muhamad Zainul Majdi dalam survei tersebut merugikan seluruh relawan TGB di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, ia menuntut klarifikasi dan penjelasan secara metodologis dari lembaga survei tersebut.

Baca Juga  Saat Menteri BUMN Erick Thohir Pilih Umrah di Tengah Dinamika Politik saat Lebaran

Nanang Firdaus berharap Poltracking Indonesia dapat memberikan penjelasan yang masuk akal, sehingga pihaknya dan masyarakat dapat memahami metode yang digunakan dalam survei Pilpres 2024 tersebut. “Apabila penjelasan lembaga survei Poltracking bisa diterima secara metodologis ilmiah, maka kami akan menerima dengan lapang dada. Tapi sebaliknya, bila dianggap tidak fair, maka lembaga survei Poltracking diminta untuk minta maaf.”