SAMARINDA.nusantaranews.info–Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mendesak segera dibentuknya tim gabungan yang melibatkan berbagai instansi untuk menangani maraknya penyelewengan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di daerah tersebut. Menurutnya, pengetapan BBM bersubsidi oleh oknum tertentu sudah menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi.
Sapto menyarankan agar tim ini melibatkan aparat penegak hukum, PT Pertamina, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop) Kaltim. Kolaborasi antar lembaga ini diharapkan dapat mempercepat deteksi dan pemberantasan praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang merugikan masyarakat.
“Pembentukan tim terpadu ini sangat penting. Kami perlu memetakan wilayah yang sudah menggunakan sistem kartu BBM atau fuel card. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan yang mengakibatkan kuota BBM subsidi cepat habis,” ujar Sapto, Minggu (17/11/24).
Dia juga menekankan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku yang menjual kembali BBM bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Menurutnya, praktik ini sangat merugikan masyarakat, sebab menyebabkan kelangkaan pasokan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan maraknya Pertamini ilegal.
“Jaringan pengetap BBM ini sudah cukup mapan, mereka memanfaatkan celah yang ada untuk meraup keuntungan pribadi. Ini sangat mengganggu distribusi BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang berhak,” tegas Sapto.
Sapto berharap agar dengan adanya tim gabungan ini, distribusi BBM bersubsidi di Kaltim dapat lebih terkontrol dan transparan. Ia juga meminta agar pengawasan di SPBU semakin diperketat, karena sejauh ini, pengawasan yang ada belum sepenuhnya optimal dalam mencegah penyelewengan.
“Kami ingin agar pengawasan distribusi BBM di SPBU lebih ditingkatkan. Hal ini sangat penting agar masyarakat yang berhak tidak dirugikan,” pungkasnya.
.
