SAMARINDA.NUSANTARA NEWS- Program yang berkelanjutan dan tepat sasaran menjadi penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga dapat terwujud kemajuan suatu daerah serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Ini diutarakan oleh anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim dalam forum rapat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.
Rapat tersebut dihadiri bidang ekonomi dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda.
Abdul Rohim mengatakan, program pembangunan yang disusun oleh OPD harus sesuai dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2021-2026.
Selain itu, program pembangunan juga harus memperhatikan tiga aspek, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai menyusun program atau sekedar menyusun kegiatan yang penting selesai, terus setelah selesai tidak ada dampaknya terhadap pencapaiannya. Kita mau pada level apa dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat Samarinda saat kegiatan itu sudah dilaksanakan,” kata Abdul Rohim.
Salah satu contoh program pembangunan yang menjadi prioritas komisi II adalah peningkatan perdagangan, jasa, perindustrian, dan pariwisata.
Ia menjelaskan bahwa, program ini harus didukung oleh OPD lainnya, seperti dinas pariwisata, dinas ketahanan pangan, dinas perikanan, dan dinas PUPR.
Ia menyarankan agar OPD saling berkoordinasi dan bersinergi dalam melaksanakan program pembangunan.
“Jangan sampai OPD ini bergerak sendiri-sendiri karena satu program pasti ada korelasinya dengan yang lain. Misalnya, dinas ketahanan pangan bicara irigasi berarti perlu ada koordinasi dengan dinas PUPR. Jadi tolong sampai ini selesai saling berkoordinasi jangan ada program yang tidak utuh, gara-gara tidak saling berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait,” imbuhnya.
Politisi partai PKS itu juga mengingatkan agar OPD memperhatikan konsep leading sector, yaitu OPD yang bertanggung jawab terhadap pencapaian target dari program pembangunan.
Ia mengatakan, leading sector harus dapat memimpin dan mengawasi jalannya program pembangunan, serta memberikan laporan kepada wali kota.
“Kalau ditanya oleh bapak wali kota, maka salah satu yang harus dilakukan adalah berkoordinasi dengan semua OPD terkait yang bisa membantu untuk memenuhi pencapaian target dari program yang dilaksanakan,” terangnya.
(Ada/Isw)
