SAMARINDA.nusantaranews.info–Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengambil langkah tegas terhadap kendaraan bertonase besar yang menuju Pelabuhan Peti Kemas Palaran agar tidak lagi melintasi jalan lingkungan permukiman warga di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran.
Menurut Anhar, kendaraan berat seharusnya menggunakan jalur yang telah disediakan untuk menuju kawasan pelabuhan, yakni Jalan Poros Palaran. Dengan demikian, aktivitas kendaraan logistik tidak mengganggu kenyamanan masyarakat maupun merusak infrastruktur jalan lingkungan.
“Padahal akses khusus menuju pelabuhan telah tersedia, bisa lewat jalan poros Palaran,” kata Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar.
Ia menyayangkan masih adanya kendaraan bertonase besar yang memilih melewati jalan permukiman untuk mempersingkat jarak perjalanan. Padahal, jalan lingkungan tidak diperuntukkan bagi kendaraan dengan beban berat dan intensitas lalu lintas tinggi.
Anhar menilai, persoalan tersebut tidak bisa hanya diselesaikan melalui teguran kepada sopir. Pemkot Samarinda perlu melakukan evaluasi terhadap aktivitas operasional perusahaan yang menggunakan jalur tersebut, termasuk pengelola pelabuhan dan perusahaan ekspedisi.
Ia juga mendorong Komisi III DPRD Samarinda untuk segera memanggil pihak perusahaan dan instansi terkait guna membahas persoalan tersebut. Bahkan, menurutnya, Komisi II juga perlu dilibatkan karena berkaitan dengan aktivitas usaha serta distribusi logistik.
Selain persoalan lalu lintas kendaraan berat, Anhar turut menyoroti kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT Samudera Indonesia sebagai pengelola pelabuhan terhadap masyarakat sekitar.
Menurutnya, dampak operasional pelabuhan yang dirasakan warga seharusnya diimbangi dengan kontribusi perusahaan terhadap lingkungan dan pembangunan masyarakat setempat.
“Kalau dilihat lagi, PT Samudera Indonesia sebagai pengelola pelabuhan kontribusinya ke desa juga tidak seberapa,” ungkapnya.
Lebih jauh, Anhar mengusulkan agar Pemkot Samarinda mengevaluasi kembali perjanjian kerja sama dengan PT Samudera Indonesia melalui skema Build Operate Transfer (BOT) atau bangun guna serah.
Ia berharap evaluasi tersebut dapat memastikan pengelolaan pelabuhan tidak hanya berorientasi pada kepentingan operasional perusahaan, tetapi juga memperhatikan hak dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pelabuhan.
Anhar mengingatkan, jika persoalan kendaraan berat yang melintasi jalan permukiman terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan memicu keresahan warga hingga berujung pada aksi protes.
“PT Samudera Indonesia itu harus paham juga, alur jalan menuju pelabuhan sudah ada, jangan lagi dilanggar,” tegasnya.













