SAMARINDA.nusantaranews.info–Keterbatasan kemampuan fiskal daerah berdampak pada rencana pembentukan sejumlah regulasi di Kota Samarinda. Salah satunya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kampung Berkualitas yang belum dapat diprioritaskan dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2027.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa pihaknya semula menyiapkan dua usulan raperda untuk dibahas pada 2027.
Namun, kondisi keuangan daerah dan kebijakan efisiensi anggaran membuat jumlah usulan tersebut harus dikurangi.
Menurutnya, setiap pembentukan perda membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Mulai dari penyusunan naskah akademik, pembahasan, konsultasi, uji publik hingga proses harmonisasi membutuhkan pembiayaan tersendiri.
“Karena ini kaitannya dengan anggaran, tahun 2027 itu kita sebenarnya punya masing-masing komisi diberi maksimal, minimal dua. Tapi karena kemampuan fiskal kita juga terbatas, apalagi dengan adanya efisiensi, sehingga kita mungkin hanya mengusulkan satu,” ujar Sri Puji.
Ia menjelaskan, salah satu regulasi yang sebelumnya masuk dalam rencana Komisi IV adalah Raperda Kampung Berkualitas. Usulan tersebut disiapkan bersama mitra kerja, yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Namun, rencana pembahasannya harus disesuaikan dengan prioritas legislasi yang tersedia. Terlebih, DPRD Samarinda masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah berupa rancangan perda dari tahun sebelumnya yang belum menuntaskan tahapan pembahasan.
Sri Puji menyebut, beberapa rancangan masih membutuhkan proses lanjutan, termasuk uji publik hingga tahapan di tingkat kementerian. Seluruh proses tersebut tentu memerlukan alokasi anggaran dan waktu.
Karena itu, DPRD harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebelum menetapkan tambahan agenda pembentukan regulasi baru.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebutuhan terhadap regulasi Kampung Berkualitas tetap menjadi perhatian Komisi IV. Aturan tersebut dinilai penting sebagai landasan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menangani persoalan keluarga, kependudukan, hingga kesejahteraan sosial masyarakat.
Sri Puji berharap penundaan pembentukan perda tidak berdampak terhadap keberlangsungan program Kampung Berkualitas di lapangan. Pemerintah kota tetap diminta menjalankan program yang sudah tersedia melalui koordinasi antarinstansi.
Dengan demikian, upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di tingkat kampung tetap berjalan meskipun pembentukan payung hukum khususnya harus menunggu kesiapan anggaran daerah.













