SAMARINDA.nusantaranews.info–Pembayaran insentif guru di Kota Samarinda yang belum tuntas hingga memasuki triwulan IV 2026 mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda. Pasalnya, insentif untuk triwulan III disebut baru dibayarkan selama satu bulan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, S.Pd., meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda segera menyelesaikan pembayaran insentif yang masih tertunggak tersebut.
Ia menilai, keterlambatan pembayaran insentif dapat memengaruhi kesejahteraan tenaga pendidik. Terlebih, para guru tetap memiliki kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi setiap bulannya. Hal itu disampaikan Ismail saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, DPRD telah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengetahui kendala sekaligus mendorong percepatan pencairan insentif.
“Ini sudah masuk triwulan keempat, seharusnya triwulan ketiga sudah selesai. Tetapi baru satu bulan yang dibayarkan. Makanya ini kita pertanyakan juga, kenapa sampai sekarang belum selesai,” kata Ismail.
Ismail menegaskan, pembayaran hak tenaga pendidik tidak seharusnya terus tertunda. Sebab, insentif tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menunjang kesejahteraan guru sekaligus mendukung mereka dalam menjalankan tugas pendidikan.
Ia juga memahami kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, menurutnya, pembayaran insentif guru tetap perlu mendapat perhatian dan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
Ia berharap persoalan tersebut segera diselesaikan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan tenaga pendidik.
“Kita berharap segera dituntaskan. Jangan sampai guru-guru kita harus turun ke jalan hanya untuk menuntut haknya. Apalagi ini berkaitan dengan kesejahteraan mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ismail menyebut Komisi IV DPRD Samarinda akan terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Bahkan, pihaknya membuka kemungkinan memanggil Dinas Pendidikan dan BPKAD untuk membahas persoalan tersebut sekaligus mencari jalan keluar agar pembayaran insentif guru dapat segera direalisasikan.
