SAMARINDA.nusantaranews.info–Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, H. Samri Shaputra, S.Hi., M.AP., mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama Kejaksaan Negeri Samarinda dalam memusnahkan barang bukti hasil penertiban. Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Parkir Balai Kota Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Menurut Samri, kegiatan tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda), khususnya terhadap berbagai bentuk pelanggaran ketertiban umum yang masih ditemukan di masyarakat.
Ia menilai, kehadiran unsur legislatif dalam kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari komitmen pengawasan agar aturan yang telah ditetapkan pemerintah benar-benar dijalankan.
“Pemusnahan hari ini adalah salah satu bukti bahwa penegakan peraturan daerah itu berjalan,” kata Samri.
Ia menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari berbagai material dan barang hasil penertiban yang melanggar ketentuan Perda. Salah satu jenis barang yang paling mendominasi adalah minuman beralkohol ilegal.
Samri menyebut, aturan di Kota Samarinda telah mengatur secara ketat lokasi yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol. Penjualan hanya dapat dilakukan di tempat tertentu sesuai ketentuan, seperti hotel bintang tiga ke atas maupun restoran dengan standar khusus.
“Artinya, ketika mereka-mereka yang melakukan pelanggaran, bahwa pemerintah kota ini tegas,” jelasnya.
Di sisi lain, Samri menyoroti masih banyaknya barang sitaan yang menumpuk dari tahun ke tahun. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan daerah masih terjadi dan sejumlah pelaku usaha belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, banyaknya barang bukti yang berhasil diamankan juga menjadi gambaran bahwa aparat penegak Perda terus menjalankan tugasnya dalam menjaga ketertiban di Kota Samarinda.
Karena itu, ia meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda untuk tetap konsisten melakukan pengawasan dan penindakan.
“Satpol PP saya harap jangan berhenti, jangan capek untuk melakukan ini,” tegasnya.
Ia juga menilai, penindakan yang dilakukan secara berkelanjutan penting untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar. Namun, upaya tersebut perlu diimbangi dengan penyampaian informasi mengenai aturan yang berlaku kepada masyarakat.
“Kalau semakin banyak barang sitaan, informasi ini mungkin tidak sampai kepada masyarakat,” katanya.
Ia pun mendorong Pemkot Samarinda agar lebih masif menyosialisasikan berbagai ketentuan Perda kepada masyarakat. Menurutnya, penegakan aturan tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga harus dibarengi edukasi dan keterbukaan informasi.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin memahami aturan yang berlaku dan ikut berperan menjaga ketertiban, keamanan, serta kenyamanan lingkungan di Kota Samarinda.
