SAMARINDA.nusantaranews.info– Wacana penerapan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027 menjadi perhatian Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, A.Md.
Ia menilai, rencana tersebut berpotensi mendorong peningkatan kompetensi peserta didik. Namun, penerapannya harus diiringi kesiapan seluruh unsur pendidikan, terutama tenaga pendidik dan fasilitas sekolah.
Novan mengatakan, kebijakan kenaikan kelas berdasarkan kemampuan siswa perlu dipersiapkan secara menyeluruh. Menurutnya, penilaian terhadap peserta didik tidak bisa hanya dibebankan kepada siswa, tetapi juga harus didukung kualitas pembelajaran yang diberikan guru.
“Kalau kami melihat, kondisi ini sebenarnya baik. Tetapi, kita juga harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama adalah kompetensi gurunya sendiri, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, khususnya guru-guru di Kota Samarinda,” kata Novan.
Selain kompetensi tenaga pendidik, Novan turut menyoroti pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Ia menilai, ketersediaan fasilitas yang memadai menjadi bagian penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang setara bagi seluruh peserta didik.
Aspek kesejahteraan guru juga menjadi perhatian. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Jadi, tiga hal tersebut yang menjadi acuan kami, mulai dari kompetensi guru, sarana dan prasarana sekolah, hingga kesejahteraan pengajarnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila kebijakan tersebut nantinya ditetapkan pemerintah pusat melalui peraturan resmi, Pemerintah Kota Samarinda harus mempersiapkan langkah implementasinya.
Namun, kesiapan tersebut tidak cukup hanya dengan menerapkan sistem evaluasi terhadap siswa. Pemerintah juga perlu memastikan peningkatan kompetensi guru serta metode pembelajaran yang mampu mendukung perkembangan peserta didik.
“Kalau itu memang sudah menjadi arahan dari kementerian yang nantinya dijadikan peraturan menteri, kita di Kota Samarinda juga harus siap menjalankannya. Tetapi, harus ada peningkatan kompetensi, khususnya kompetensi guru. Bukan hanya ditekankan kepada muridnya saja,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebelumnya menyampaikan peluang penerapan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027. Wacana tersebut masih memerlukan kajian akademik bersama para ahli dan belum menjadi kebijakan resmi.
Pemerintah disebut akan mempertimbangkan rekomendasi Konvensi Pendidikan Indonesia XII Tahun 2026 yang berlangsung di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha).
Novan berharap, apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, pemerintah dapat memastikan kesiapan sekolah secara menyeluruh. Dengan demikian, peningkatan standar kompetensi siswa tetap diimbangi kualitas guru, kesejahteraan tenaga pendidik, serta pemerataan fasilitas pendidikan.
