SAMARINDA.nusantaranews.info– DPRD Kota Samarinda mulai mematangkan sejumlah usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif yang akan dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda, H. Kamaruddin, S.T., mengatakan pembatasan jumlah usulan dari setiap komisi dilakukan agar pembahasan regulasi lebih terarah dan dapat diselesaikan sesuai target.
Ia menjelaskan, setiap komisi yang sebelumnya mengusulkan dua Raperda kini diminta memilih satu usulan prioritas. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga efektivitas pembahasan sekaligus memastikan regulasi yang dirancang benar-benar dapat dituntaskan.
“Karena kalau banyak Raperda tapi kami tidak mampu melakukan rapat pembahasan untuk menyelesaikannya, itu setengah mati,” kata Kamaruddin di Kantor DPRD Kota Samarinda, Kamis (05/11/2026).
Adapun empat usulan yang menjadi perhatian masing-masing komisi meliputi revisi Peraturan Daerah (Perda) Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dari Komisi I, regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dari Komisi II, transportasi umum massal dari Komisi III, serta pengaturan terkait perkawinan usia anak yang menjadi perhatian Komisi IV.
Khusus regulasi CSR, Kamaruddin menilai transparansi perusahaan masih menjadi persoalan yang perlu dibenahi.
Ia menyebut alokasi CSR sebesar tiga persen perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi mengenai pendapatan perusahaan dan realisasi penyalurannya.
“Sebenarnya CSR itu sudah ditentukan tiga persen di dalamnya, tapi transparansi dari perusahaan itu tidak pernah ada. Pendapatannya satu miliar, bilangnya seratus juta,” ujarnya.
Sementara itu, usulan terkait perkawinan usia anak dinilai penting untuk merespons tingginya permohonan dispensasi nikah yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Menurut Kamaruddin, kondisi tersebut berpotensi mendorong terjadinya pernikahan siri karena pasangan belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin menikah secara resmi.
Untuk menindaklanjuti sejumlah usulan tersebut, Bapemperda berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang nantinya turut melakukan sosialisasi rancangan regulasi kepada masyarakat secara berkala setiap bulan.
Kamaruddin menegaskan, DPRD ingin memastikan setiap Perda yang dihasilkan memiliki manfaat nyata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Samarinda, bukan sekadar mengejar banyaknya jumlah regulasi.
“Untuk apa membuat undang-undang banyak, tapi manfaat untuk masyarakat tidak signifikan. Jadi menurut saya biar dua Perda saja yang penting bermanfaat untuk masyarakat Samarinda,” pungkasnya.
