SAMARINDA, nusantaranews.info – Rencana Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, melibatkan masyarakat nonmuslim dalam mendukung pelayanan penyelenggaraan ibadah haji mendapat penjelasan dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Timur.
Keterlibatan masyarakat nonmuslim, seperti umat Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya, bukan untuk menjadi petugas yang mendampingi jemaah haji hingga ke Arab Saudi. Peran mereka hanya sebatas membantu kepanitiaan lokal dalam mendukung kelancaran pelayanan jemaah.
Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kanwil Kaltim, Ismail, menjelaskan bahwa keterlibatan tersebut lebih diarahkan pada pekerjaan teknis dan administratif.
“Petugas nonmuslim itu hanya sebatas, misalnya, pembentukan panitia pemberangkatan haji. Bisa di bagian tenaga administrasi, pelayanan konsumsi, transportasi dan lain sebagainya,” jelas Ismail, pada Rabu (03/11/2026).
Ia menegaskan, keterlibatan tersebut tidak sampai pada tugas mendampingi jemaah dalam kelompok terbang (kloter) maupun menjalankan pelayanan di Arab Saudi.
“Bukan dengan kloter ke sana, bukan. Panitia saja, lokal di sini,” tegasnya.
Ismail menjelaskan, persiapan keberangkatan jemaah haji dijadwalkan mulai memasuki tahap embarkasi pada 10 April. Selanjutnya, kloter pertama dijadwalkan terbang pada 11 April.
Dengan demikian, keterlibatan masyarakat nonmuslim yang dimaksud tetap berada dalam lingkup kepanitiaan dan pelayanan di daerah, bukan sebagai petugas yang ikut mendampingi jemaah hingga ke Tanah Suci.
Ia juga meluruskan anggapan masyarakat yang menyebut keterlibatan sebagai petugas haji dapat menjadi kesempatan untuk ikut berangkat ke Tanah Suci secara gratis.
Menurutnya, terdapat ketentuan dan pembatasan tersendiri terkait wilayah pelayanan ibadah haji di Arab Saudi.
“Kadang-kadang orang berpikir kalau jadi petugas itu bisa juga terbang karena gratis. Ternyata tidak. Di sana kan ada pembatasan. Jadi, cukup di panitia lokal saja yang membantu pemerintah dalam rangka kelancaran pelayanan jemaah,” terangnya.
**Seleksi Petugas Haji Tetap Transparan**
Di sisi lain, Ismail menjelaskan bahwa petugas haji yang bertugas mendampingi jemaah, seperti ketua kloter dan pembimbing ibadah, tetap mengikuti mekanisme seleksi yang ditetapkan pemerintah.
Seleksi tersebut dilakukan secara terbuka menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurutnya, mekanisme ini penting untuk memastikan petugas yang terpilih memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi sesuai tugas serta tanggung jawabnya.
“Jadi tidak ada lagi yang namanya konflik kepentingan. Semuanya terbuka. Kita harapkan dengan Kementerian Haji yang baru ini tidak ada lagi konflik,” katanya.
**Kementerian Haji dan Umrah Telah Terpisah dari Kemenag**
Dalam kesempatan itu, Ismail juga menjelaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah kini telah berdiri sebagai kementerian tersendiri dan terpisah dari Kementerian Agama.
Pemisahan tersebut merupakan bagian dari penataan kelembagaan pemerintah, sehingga masing-masing kementerian memiliki struktur organisasi serta tugas dan fungsi sendiri.
Ia menyebutkan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah juga diarahkan untuk memperkuat penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui konsep tiga keberhasilan atau tri sukses.
Ketiga fokus tersebut meliputi keberhasilan pelaksanaan ritual ibadah haji, penguatan peradaban dan keadaban, serta pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.
Menurut Ismail, penyelenggaraan haji tidak hanya berkaitan dengan mobilitas jemaah dan pelaksanaan ibadah, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas.
“Bukan hanya pergerakan manusia saja, tetapi ada ekonomi yang bergerak. Jadi, bukan cuma satu sisi yang kita gerakkan, melainkan ada dampak ekonomi yang cukup besar juga,” pungkasnya.
