SAMARINDA.nusantaranews.info– Dugaan adanya 12 pelajar SMP di Samarinda yang dinyatakan positif narkoba mendapat perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, S.Pd.
Ia mengaku belum menerima informasi secara lengkap mengenai kasus tersebut. Namun, apabila informasi tersebut telah terkonfirmasi, pihaknya akan mendorong pemanggilan Dinas Pendidikan untuk membahas langkah penanganan dan pencegahan di lingkungan sekolah.
“Kalau memang itu, nanti akan sesegera kita panggil Dinas Pendidikan Kota Samarinda,” katanya.
Menurutnya, persoalan narkoba tidak bisa dipandang sebelah mata karena penyebarannya telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Bahkan, kelompok usia pelajar kini juga menjadi bagian yang harus mendapatkan perhatian serius.
Ismail menegaskan, penanganan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh setengah-setengah. Pemerintah bersama DPRD perlu membangun strategi yang melibatkan sekolah, orang tua, BNN, dan berbagai pihak lainnya.
“Narkoba ini sudah masuk di semua sendi-sendi kehidupan manusia. Di pemerintahan, di anak-anak muda, di kampung, sudah banyak,” katanya.
Ia menilai pencegahan harus dilakukan sejak dini. Lingkungan sekolah menjadi salah satu titik penting yang perlu diperkuat karena pelajar merupakan kelompok yang rentan menjadi sasaran peredaran narkoba.
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap sistem pencegahan di sekolah. Menurutnya, berbagai celah yang memungkinkan masuknya narkoba ke lingkungan pendidikan harus diidentifikasi dan ditutup.
Selain sekolah, keluarga juga memiliki peran penting. Pendidikan, pemahaman mengenai bahaya narkoba, dan penguatan pendidikan agama dinilai dapat menjadi bagian dari langkah pencegahan.
“Memang salah satu pendekatannya kita itu menyangkut masalah pendidikan, pemahaman, menyangkut masalah pendalaman agama, pendidikan agama,” jelasnya.
Ismail menambahkan, DPRD akan berupaya mencari pola kerja sama yang tepat dengan pihak terkait untuk memperkuat pencegahan narkoba di kalangan pelajar.
Ia menegaskan, munculnya kasus yang melibatkan anak sekolah harus menjadi peringatan agar pemerintah tidak terlambat mengambil langkah.
“Perlu penanganan konkret. Nanti kita akan mencarikan format-format yang tepat bagaimana kita kerja sama dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini BNN,” pungkasnya.
