Sapto Minta Pemprov Sinkronisasikan Kawasan Peternak di Kaltim

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono.

SAMARINDA.NUSANTARA NEWS Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono meminta kepada pemerintah provinsi untuk bisa melakukan sinkronisasi kawasan peternakan dengan kabupaten/kota.

“Ini untuk mengetahui pasti daerah mana yang akan diproyeksikan untuk kawasan peternakan sesuai dengan rencana,” kata Sapto Setyo Pramono.

Sapto menjelaskan, untuk menata kawasan peternakan di Kaltim setidaknya perlu memiliki rencana jangka panjang untuk menciptakan kawasan peternakan berkelanjutan.

Sapto juga menyebutkan bahwa, terdapat 7 wilayah proyeksi peternakan yang akan difokuskan pada masing-masing kabupaten/kota, seperti salah satunya Kota Samarinda peternakan ayam bertelur, peternakan sapi akan difokuskan pada beberapa kabupaten seperti Berau, Kutai Timur (Kutim) dan Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser, peternakan babi di Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

Baca Juga  Syarifatul Sya'diah Fokus Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Peningkatan Pendidikan di Kabupaten Berau

“Kita harus tuntaskan dulu mengenai pembagian wilayah terkait fokus kita terhadap kawasan peternakan di Kaltim, jadi istilahnya jangan hanya program saja,” sebutnya.

Tidak heran pihaknya mendorong supaya wilayah-wilayah peternakan juga dapat terbagi fokusnya sesuai dengan potensi yang ada, karena mantan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim ini mengungkapkan dalam aturan yang terbaru kawasan peternakan masuk bergabung dengan kawasan pertanian dan perkebunan.

Baca Juga  Rudy Mas'ud Tekankan Pentingnya Infrastruktur dan Akses Air Bersih di Samarinda, Berjanji Tuntaskan Kesenjangan

“Jadi harus diperjelas kawasannya yang mana-mana saja sehingga nanti programnya juga bisa tepat sasaran, harus disinkronisasikan dengan kabupaten/kota,” jelasnya.

Mengenai perhatiannya terhadap sektor peternakan di Kaltim, Sapto menegaskan telah membicarakan hal itu dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim untuk berkoordinasi dengan pemerintah di Kabupaten/Kota.

“Untuk sementara waktu ini proses sinkronisasi kemungkinan telah dilaksanakan, Sapto mengakui ke depannya akan dilakukan pembahasan,” terangnya. (Usm).