SAMARINDA.nusantaranews.info – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur terus mendorong penyederhanaan regulasi dan proses perizinan sebagai langkah strategis mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi. Upaya ini diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih ramah, efisien, dan responsif bagi investor maupun pelaku usaha lokal.
Wakil Gubernur Kaltim, Ir. H. Seno Aji, M.Si, menegaskan bahwa reformasi perizinan merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memicu kembali aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
“Pemerintah provinsi ingin memastikan aturan-aturan yang selama ini menghambat kegiatan usaha dapat dirampingkan, agar aktivitas ekonomi bisa pulih lebih cepat,” ujarnya kepada awak media, Kamis (08/12/2025).
Seno menjelaskan bahwa Pemprov kini lebih proaktif menjangkau pelaku usaha dengan mengerahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk turun langsung dalam forum-forum dialog. Langkah ini memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kendala lapangan secara cepat serta mempercepat penyelesaian hambatan birokrasi yang selama ini banyak dikeluhkan.
Ia menambahkan bahwa penyederhanaan izin tidak hanya fokus pada pengurangan jumlah dokumen, tetapi juga mempercepat waktu layanan dan meningkatkan kepastian proses. Meski demikian, penyederhanaan tidak berarti melemahkan aspek pengawasan.
“Yang kita permudah adalah prosedurnya, bukan kualitas pengawasannya. Ekonomi harus bergerak cepat, tapi tetap berada di jalur yang benar,” tegasnya.
Ketua DPD Gerindra Kaltim itu meyakini bahwa perbaikan tata kelola perizinan akan menjadi daya tarik bagi investor, baik di sektor industri kreatif maupun sektor-sektor penunjang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Regulasi yang lebih adaptif, kata dia, akan membuat proses investasi berjalan lebih efektif dan kompetitif.
Menutup pernyataannya, Seno menegaskan bahwa reformasi perizinan akan berjalan seiring dengan pengawasan ketat, terutama terkait standar keselamatan, kelayakan teknis, dan perlindungan lingkungan.
“Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan sektor swasta dan menguatkan kontribusi mereka dalam pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
