SAMARINDA.nusantaranews.info – Kebijakan Kapolri yang membatasi penggunaan rokok elektrik atau vape bagi Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) mendapat dukungan dari Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi langkah positif dalam meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan, khususnya di lingkungan institusi kepolisian.
Dukungan itu disampaikan Markaca menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang larangan penggunaan rokok elektrik bagi PNPP.
Menurutnya, kebijakan tersebut patut diapresiasi mengingat penggunaan vape juga perlu mendapat perhatian, terutama berkaitan dengan kandungan bahan kimia dalam cairan rokok elektrik.
Markaca berpandangan bahwa vape tidak serta-merta lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Meski bukan ahli kesehatan, ia menilai penggunaan rokok elektrik tetap memiliki potensi risiko bagi kesehatan.
“Menurut saya bagus, meskipun saya tidak merokok. Saya punya pendapat bahwa vape itu membahayakan karena berproses kimia. Saya kira lebih berbahaya daripada merokok, meskipun saya bukan ahli kesehatan,” ujar Markaca saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Senin (02/11/2026).
Ia menilai, pembatasan penggunaan vape di lingkungan institusi kepolisian dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan tertib. Namun, penerapannya tetap harus mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Markaca juga menceritakan pengalamannya yang pernah menjadi perokok berat. Namun, ia memutuskan berhenti merokok sekitar 18 tahun lalu karena menyadari pentingnya menjaga kesehatan.
Pengalaman tersebut menjadi pelajaran baginya bahwa menjaga kesehatan harus dimulai dari kesadaran dan kemauan diri sendiri.
Ia pun mengimbau masyarakat agar lebih memperhatikan kebiasaan sehari-hari yang berpotensi berdampak terhadap kesehatan, termasuk penggunaan rokok maupun vape.
“Kalau anjuran saya, tidak merokok itu lebih sehat. Itu saja,” tegasnya.
Markaca berharap kebijakan pembatasan vape di lingkungan Polri tidak sekadar dipandang sebagai larangan, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menerapkan pola hidup sehat, baik bagi anggota kepolisian maupun masyarakat luas.
