SAMARINDA.nusantara.info – Maraknya pencurian fasilitas umum dengan modus menyerupai pekerjaan proyek menjadi perhatian Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, H. Samri Shaputra, S.Hi., M.AP. Ia meminta masyarakat lebih aktif mengawasi aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing, terutama pekerjaan penggalian tanah dan penggantian kabel.
Samri menilai, pelaku pencurian terkadang menggunakan pakaian dan perlengkapan layaknya pekerja proyek untuk mengelabui masyarakat. Modus tersebut membuat aktivitas mereka terlihat seperti pekerjaan resmi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.
Menurutnya, kewaspadaan masyarakat sangat diperlukan, khususnya ketika menemukan aktivitas pembongkaran fasilitas umum yang tidak disertai informasi jelas mengenai pihak pelaksana maupun tujuan pekerjaan.
“Kalau ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, masyarakat diharapkan segera melapor. Terutama yang berkaitan dengan penggalian atau mengganti kabel dan fasilitas lainnya,” ujar Samri saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Senin (02/11/2026).
Ia menjelaskan, salah satu aktivitas yang perlu diwaspadai adalah penggalian tanah yang disertai pengambilan kabel dengan alasan penggantian, tetapi tidak diketahui pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.
Karena itu, masyarakat diminta tidak langsung menganggap aktivitas tersebut sebagai pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan fasilitas umum tanpa memastikan kejelasannya.
Samri juga mengingatkan bahwa aset pemerintah tidak hanya berupa fasilitas yang terlihat di permukaan, tetapi juga mencakup jaringan dan perlengkapan yang tertanam di dalam tanah. Seluruh aset tersebut memiliki nilai ekonomi serta fungsi penting bagi kepentingan masyarakat.
Ia menambahkan, pencurian kabel penerangan jalan maupun fasilitas umum lainnya dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah. Dampaknya juga dirasakan langsung oleh masyarakat karena fasilitas yang dicuri tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Untuk itu, ia berharap masyarakat tidak bersikap acuh ketika menemukan aktivitas yang dinilai tidak wajar. Laporan dapat segera disampaikan kepada aparat berwenang maupun pemerintah setempat agar dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Samri menegaskan, pengawasan terhadap aset daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan. Partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk mencegah pencurian serta menjaga fasilitas umum agar tetap dapat dimanfaatkan bersama.
