59 Kampung Berkualitas di Samarinda Tak Optimal, Sri Puji Desak Revitalisasi Lintas OPD

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, dr. Hj. Sri Puji Astuti.

SAMARINDA.nusantaranews.info Program 59 Kampung Keluarga Berencana (KB) yang kini dikembangkan menjadi Kampung Berkualitas di Kota Samarinda mendapat sorotan DPRD. Program yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dinilai belum berjalan maksimal. Bahkan, sebagian besar kampung disebut terkesan mati suri sejak sebelum pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, dr. Hj. Sri Puji Astuti, menilai perlu ada langkah serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mengaktifkan kembali program tersebut.
Menurutnya, Kampung Berkualitas memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan masyarakat sekaligus wadah untuk menangani berbagai persoalan di tingkat keluarga dan lingkungan.

Ia menjelaskan, cakupan Kampung Berkualitas tidak hanya terbatas pada urusan keluarga berencana dan pengendalian penduduk. Program ini juga seharusnya menyentuh persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan keluarga, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baca Juga  DPRD Samarinda Sebut Pemetaan Mutu Sekolah Penting untuk Atasi SPMB

Karena itu, Sri Puji menekankan pentingnya keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program tersebut. Penanganan berbagai persoalan masyarakat dinilai tidak akan efektif apabila hanya dibebankan kepada satu instansi.

“Dengan adanya Kampung Berkualitas ini kita ingin sebuah kampung itu dihidupkan kembali, di situ fungsi semua keluarga. Jadi semua OPD bisa di situ semuanya, anggarannya juga dipusatkan di situ, semuanya bisa berkontribusi untuk membentuk Kampung Berkualitas,” jelasnya.

Menurutnya, setiap OPD perlu mengambil peran sesuai bidang masing-masing, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan ekonomi, administrasi kependudukan, hingga pembangunan infrastruktur.

Baca Juga  Samarinda Prioritaskan Anggaran Perbaikan Kabel LPJU Jembatan Achmad Amins Akhir 2026

Melalui pola kerja lintas sektor, program pemerintah diharapkan lebih terarah karena disesuaikan dengan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masing-masing kampung.

Sri Puji juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan terhadap kondisi 59 Kampung Berkualitas tersebut. Langkah ini penting untuk mengetahui persoalan utama di setiap wilayah sekaligus menentukan bentuk intervensi yang tepat.

Ia mengingatkan, revitalisasi program tidak cukup hanya melalui kegiatan seremonial atau agenda rutin. Diperlukan koordinasi antarlembaga serta dukungan anggaran yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia menegaskan, tanggung jawab menghidupkan kembali Kampung Berkualitas harus menjadi agenda bersama seluruh perangkat daerah, bukan hanya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berharap Pemkot Samarinda segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.

Baca Juga  Komisi IV DPRD Samarinda Minta SK CPNS yang Lolos Segera Diterbitkan

Dengan koordinasi lintas OPD yang lebih kuat, 59 Kampung Berkualitas diharapkan kembali aktif dan mampu menjadi pusat peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan.

Penulis: Ek/Nng