SAMARINDA.nusantaranews.info– Kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap kondisi fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak tenaga pendidik.
Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, S.Pd., yang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tetap memprioritaskan anggaran pendidikan, khususnya pembayaran insentif guru.
Ismail menilai, keterlambatan pembayaran insentif seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan anggaran yang matang. Sebab, jumlah tenaga pendidik yang berhak menerima insentif telah diketahui melalui pendataan sejak awal tahun.
Menurutnya, pembayaran insentif guru merupakan kebutuhan rutin pemerintah yang semestinya sudah masuk dalam perencanaan anggaran sejak awal, sehingga tidak menimbulkan persoalan tunggakan.
“Ini pengeluaran rutin pemerintah. Jumlah gurunya sudah jelas, pendataan juga dilakukan sejak awal tahun. Harusnya anggarannya sudah disiapkan supaya tidak terjadi kasus seperti ini,” kata Ismail.
Ia tidak menampik bahwa kebijakan efisiensi anggaran memberikan tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah. Namun, pemerintah harus cermat menentukan pos belanja yang dapat dikurangi agar tidak berdampak pada hak tenaga pendidik maupun pelayanan publik.
Ismail juga menyoroti berkurangnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi ruang fiskal Kota Samarinda.
Ia menyebut, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil dicapai Samarinda belum sepenuhnya mampu menutupi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Sehebat apa pun daerah mencoba menggenjot PAD, tetap tidak sebanding dengan TKD dan DBH yang dikurangi. Kalau itu tidak dipotong, insyaallah Samarinda bisa lebih aman,” jelasnya.
Karena itu, Ismail mendorong Pemkot Samarinda mengevaluasi perencanaan dan pengalokasian anggaran, terutama untuk kebutuhan rutin yang berkaitan langsung dengan sektor pendidikan.
Ia juga berharap koordinasi antara DPRD, Dinas Pendidikan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta pemerintah kota dapat diperkuat untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Menurutnya, pemenuhan hak tenaga pendidik harus menjadi perhatian serius pemerintah. Dengan perencanaan anggaran yang lebih matang, keterlambatan pembayaran insentif diharapkan tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya.













