SAMARINDA.nusantaranews.info – Komisi IV DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyelaraskan data penanganan stunting yang dimiliki seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sinkronisasi data dinilai penting agar program percepatan penurunan stunting berjalan efektif dan alokasi anggaran tepat sasaran.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, dr. Hj. Sri Puji Astuti, mengatakan persoalan tersebut mencuat saat pembahasan bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Menurutnya, data yang dimiliki DPPKB, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan masih belum sepenuhnya sama.
“Yang paling penting itu adalah data. Data yang disampaikan DPPKB, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan masih berbeda-beda. Padahal semuanya menjadi dasar dalam menyusun program penanganan stunting,” terangnya usai rapat di Kantor DPRD Kota Samarinda, Senin (13/07/2026).
Ia menjelaskan, perbedaan data, mulai dari jumlah posyandu hingga data ibu hamil, balita, dan keluarga rentan stunting, berpotensi menyebabkan ketidaktepatan dalam penyusunan program. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan membuat anggaran yang telah dialokasikan melalui APBD tidak tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Misalnya data posyandu di satu OPD ada 570, sementara di OPD lain jumlahnya 590. Kalau datanya berbeda seperti itu, tentu akan muncul pertanyaan ke mana alokasi anggarannya dan apakah benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Komisi IV menilai seluruh OPD yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting harus menggunakan satu basis data yang sama agar setiap program dapat disusun secara terukur, terintegrasi, dan saling mendukung.
Selain itu, Sri Puji juga mengingatkan pentingnya memperkuat koordinasi lintas OPD dengan mengesampingkan ego sektoral demi keberhasilan program penanganan stunting di Kota Samarinda.
“Kami berharap tidak ada lagi ego sektoral. Untuk program percepatan penurunan stunting harus menggunakan satu data, baik mengenai jumlah posyandu, ibu hamil, anak kurang gizi, maupun keluarga rentan stunting,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Samarinda juga menilai dukungan anggaran tetap menjadi faktor penting dalam upaya percepatan penurunan stunting. Meski pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi belanja, program yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia diharapkan tetap menjadi prioritas.
Menurut Komisi IV, data yang akurat dan dukungan anggaran yang memadai akan menjadi fondasi penting agar setiap program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan mampu mempercepat penurunan angka stunting di Kota Samarinda.
